77,8 Persen Publik Disebut Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Sebesar 77,8 persen publik merasa puas terhadap kinerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait dengan menjaga ketersediaan barang dan menekan inflasi.

Hasil survei itu disampaikan Direktur Eksekutif Polmatrix Indonesia, Dendik Rulianto.

"Di tengah naiknya harga sejumlah komoditas, publik merasa puas karena melihat kinerja Jokowi dalam menjaga ketersediaan barang dan menekan inflasi," kata Dendik dikutip dari ANTARA, Minggu (26/6/2022).

Temuan survei Polmatrix Indonesia menunjukkan sebanyak 77,8 persen publik merasa puas terhadap Jokowi dengan perincian sebesar 71,1 persen merasa cukup puas dan 6,7 persen di antaranya sangat puas. Hanya 20,5 persen yang merasa tidak puas, di antaranya 18,0 persen kurang puas, 2,5 persen sangat tidak puas, dan 1,7 persen tidak tahu/tidak jawab.

Menurut Dendik, rekam jejak Jokowi sejak menjabat kepala daerah di Surakarta dan DKI Jakarta terlihat dalam mengendalikan inflasi. Pada saat debat Pilpres 2014, Jokowi menekankan pentingnya tim pengendalian inflasi daerah (TPID) pada saat memimpin pemerintahan.

Begitu terpilih sebagai presiden, Jokowi menggencarkan pembangunan infrastruktur yang menjadi kendala utama dalam arus logistik. Kini, menurut Dendik, seluruh jaringan tol Transjawa sudah terhubung, dilanjutkan dengan di pulau-pulau lain, serta moda transportasi lainnya.

Demikian pula, dengan infrastruktur untuk mendukung sektor pertanian, seperti pembangunan bendungan dan saluran irigasi.

"Tidak terbayangkan bagaimana situasi pandemi dan inflasi jika Jokowi tidak menggeber infrastruktur sejak periode pertama memerintah," ucap Dendik.

Meskipun masih banyak permasalahan yang harus dihadapi, kata dia, publik melihat pemerintah bekerja untuk melayani publik.

"Hasilnya kepuasan publik tetap tinggi meskipun cenderung stagnan atau kemungkinan terkoreksi," ujarnya.

Oleh karena itu, Dendik mengingatkan Pemerintah tetap menjaga agar inflasi tidak terus membayangi.

"Rencana Jokowi berkunjung ke Ukraina dan Rusia untuk menghentikan perang menjadi sangat strategis dengan kapasitas Indonesia sebagai Presidensi G20," kata Dendik.

Ia memandang perlu Pemerintaha harus mengefektifkan kinerja lembaga-lembaga terkait dengan pangan, baik lintas sektor kementerian dan nonkementerian maupun BUMN pangan, agar rantai pasok tidak mudah terganggu oleh faktor domestik maupun global dikutip dari suara.com

Survei Polmatrix Indonesia pada tanggal 16—21 Juni 2022 terhadap 2.000 responden mewakili 34 provinsi. Metode survei adalah multistage random sampling (acak bertingkat) dengan margin of error survei sebesar 2,2 persen dan pada tingkat kepercayaan 95 persen.