Ada Menko Airlangga, Malah Tunjuk Luhut Urus Minyak Goreng, PKS Sebut Jokowi Frustasi

RIAU ONLINE - Sejumlah pihak mengkritik langkah Presiden Jokowi yang menunjuka Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengurus gejolak harga minyak goreng. Di antaranya, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR Mulyanto.

Menurut Mulyanto, penunjukkan Luhut untuk menangani gejolak harga minyak tersebut, berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Mulyanto menegaskan dalam undang-undang tersebut sudah jelas mengatur tugas dan fungsi setiap kementerian secara definitif. Sehingga penunjukan seharusnya tidak bersifat asal tunjuk yang bersifat personal.

Dikatakan Mulyanto, seharusnya pemerintah mengikuti regulasi tentang Kementerian Negara agar pemerintahn berjalan solid dan harmoni. Ia pun turut mempertanyakan alasan Jokowi yang kemudian tidak memberikan kewenangan kepada Menko Perekonomian, Airlangga Hartanto.

"Kalau seperti ini, menunjuk sakarebnya dhewe, menyerahkan tanggung jawab kebijakan perminyakgorengan kepada Menko Marinvest, terkesan loncat pagar dan meminggirkan peran Menko Perekonomian, yang selama ini mengkoordinasikan urusan perminyakgorengan," kata Mulyanto, dilansir Suara.com, Rabu, 25 Mei 2022.

 

 

Penunjukkan Luhut untuk mengurus minyak goreng, menurut Mulyanto, justru menggambarkan bahwa Jokowi sudah frustasi. Mengingat kebijakannya berkaitan dengan penanganan polemik minyak goreng kerap gagal.

Menurut catatannya, Mulyanto menyebut, sejak enam bulan lalu berbagai kebijakan sudah diambil Jokowi, namun faktanya harga minyak goreng tidak dapat dikendalikan pemerintah hingga saat ini.

"Tetap di atas HET. Ini mungkin yang bikin frustasi Presiden," ujar Mulyanto.

Selain itu, langkah Jokowi menunjuk Luhut juga menunjukkan bahwa Jokowi tidak menganut pakem tugas dan fungsi kementerian sebagaimana mestinya. Sebaliknya, Mulyanto menilai Jokowi hanya menganut pendekatan personal dalam memberikan kepercayaan terhadap pejabat terdekat untuk mengurus persoalan.

"Jelas kondisi ini akan membuat kerja antar-kementerian menjadi tidak harmonis. Jadi, memang tidak keliru-keliru benar, kalau netizen memberi gelar Luhut Binsar Panjaitan sebagai menteri segala urusan alias perdana menteri," ungkap Mulyanto.

Sebelumnya, Jokowi kembali memberikan tugas khusus kepada Luhut. Menko Marves itu ditugasi untuk mengurusi masalah minyak goreng.

Hal itu disampaikan Luhut dalam sambutannya secara virtual pada acara Perayaan Puncak Dies Natalis ke-60 Gamki, Sabtu lalu.