(Hasbulah Tanjung)
Jumat, 15 Februari 2019 17:13 WIB
RIAUONLINE, PEKANBARU - Meski memiliki usaha di Riau, namun pengusaha Crude Palm Oil (CPO) hingga hari ini dinilai tidak pro dengan masyarakat di Riau, terutama sektor ekonomi.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Riau Kordias Pasaribu, menurutnya hingga hari ini para toke CPO selalu keluar negeri dalam setiap pembicaraan bisnis.
"Walaupun sawitnya ada di Dumai, mana pernah mereka membahas di Dumai, pembicaraan toke nya selalu di Singapura," ujar Politisi PDIP ini, Jumat, 15 Februari 2019.
Kalau misalnya rapat diadakan di Dumai, lanjut Kordias, hal tersebut akan sedikit membantu perekonomian masyarakat di Dumai.
"Minimal dia menginap di hotel, kamarnya presiden sweet, makan dia di Dumai, butuh lagi dia supir, ada efek ke masyarakatnya," tambahnya.
Baca Juga
Kordias kemudian menyinggung salah satu Trisakti Bung Karno yang saat ini digaungkan oleh Presiden Jokowi dimana Indonesia harus berdikari di bidang ekonomi.
"Itu salah satu Trisaktinya bung Karno, kita harus berdikari di bidang ekonomi, masa mereka bawa sawit dari sini tapi uangnya dihabiskan di luar negeri," tuturnya.
Sebelumnya, kritikan kepada pengusaha CPO juga disampaikan oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau Husni Tamrin, menurutnya parahnya kerusakan jalan provinsi di sejumlah kabupaten kota di Riau disinyalir akibat kesalahan pengusaha CPO dalam mengoperasionalkan truknya.
Ketua Komisi IV DPRD Riau Husni Thamrin mengatakan, ia memperkirakan 90 persen truk yang setiap harinya melintas di jalan Provinsi Riau melanggar aturan kementerian.
Politisi Gerindra ini menjelaskan, sesuai aturan yang berlaku ada banyak yang dilanggar oleh pengusaha CPO ini, mulai dari ukuran tanki hingga Tanki yang tidak kunjung diganti.
"Tengoklah sekarang, tankinya itu harus diganti setiap dua tahun sekali, batuk-batuk dah orang yang dekat dia," ujar Tamrin, Senin, 11 Februari 2019.
