(Kumparan.com.)
Selasa, 4 September 2018 12:45 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Partai Demokrat akan menerapkan sanksi untuk kadernya yang tidak mengikuti keputusan mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres 2019.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan menjelaskan, penerapan pemberian sanksi ini diputuskan usai dewan kehormatan (wanhor) partai menggelar rapat dengan sejumlah kader yang dianggap membelot.
"Yang jelas itu memang tugas Wanhor. Sebagai pembinaan terhadap kader Partai Demokrat yang ada di legislatif, eksekutif maupun yudikatif, itu memang tugas Wanhor. Kalau ada panggilan saya pikir itu sudah menjadi tupoksi," kata Syarief, seperti dilansir dari Kumparan.com, Selasa, 4 September 2018.
Baca Juga: Kader Demokrat, Tapi Deddy Mizwar Jadi Jubirnya Jokowi-Maaruf
Sanksi diberikan untuk kader yang membelot, menurut Syarief, beragam dan tergantung dengan jenis kesalahan yang dibuatnya.
"Ya tentunya kan ada aturan yang baku di partai. Tergantung daripada bobot kesalahannya kalau dianggap salah," ucap dia.
Baca Juga
Syarief menegaskan keputusan rekan-rekannya yang mendukung Joko Widodo-Ma'ruf Amin akan berpotensi mendapatkan sanksi berat sesai AD/ART partai.
"Ya macam macam. Kalau terlalu berat ya konsekuensinya berat. Kalau menurut saya berat," jelasnya.
Klik Juga: Sederet Politikus Ini Nyeberang ke Kubu Jokowi
"Sekali lagi harus ada klarifikasi apakah mau tetap pendiriannya kepada kubu Jokowi atau tidak. Ya kita lihat nanti bagaimana prosesnya," tutupnya.
Beberapa elite Demokrat yang membelot dengan mendukung pasangan Jokowi-Ma'ruf seperti Lukas Enembe, Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Majdi hingga Deddy Mizwar. Keputusan mereka untuk mendukung petahana atas dasar sikap politik pribadinya.
Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE
Follow Twitter @red_riauonline
Subscribe Channel Youtube Riau Online,
Follow Instagram riauonline.co.id
