Longsor Ponorogo, BNPB Tetapkan Masa Danggap Darurat Selama 2 Pekan

RIAU ONLINE - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei bersama Bupati Ponorogo Ipong Muchlisoni melakukan peninjauan lapangan pasca bencana tanah longsor di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Minggu, 2 Maret 2017.

Peninjauan dilakukan di lokasi titik nol yang sulit diakses sehingga peninjauan dilakukan menggunakan motor trial. Panjangnya longsor yang terjadi dari mahkota longsor ke daerah hilir, mencapai 1,5 Km.

Menurut Rektor UGM Dwikorita yang ikut bersama Kepala BNPB, struktur geologi di sekitar tempat kejadian berupa patahan. "Perbedaan morfologi menyebabkan aliran longsor berbelok sehingga cukup jauh dampak dari longsor" ucapnya.

Kepala BNPB mengatakan tim dari BNPB, PVMBG, UGM, PUPERA dan LHK telah melakukan kajian secara cepat untuk melakukan pemulihan secara keseluruhan. Salah satunya adalah relokasi penduduk terdampak.

Baca Juga: BNPB: Diperkirakan 11 Orang Masih Tertimbun Longsor Di Ponorogo

"Bersama pemerintah daerah setempat, kami telah meminta untuk menyediakan segera tempat relokasi penduduk. Bupati telah menyetujui usulan masyarakat untuk membangun di lokasi ladang mereka. Namun akan kami kaji lebih dahulu daerah tersebut aman atau tidak dari potensi bencana," katanya.

Sementara, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan masa tanggap darurat telah diberlakukan sejak 2 April sampai 15 April 2017 mendatang.

Upaya pemerintah daerah yang telah cakap menangani bencana longsor tersebut mendapat pujian dari Kepala BNPB memuji. Penanganan pengungsi sudah ditangani dengan baik oleh Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan. Operasi pencarian korban juga sudah dikelompokkan dan terus dilakukan.

Klik Juga: Korban Keenam, Ditemukan Tertimbun Longsor Sedalam 200 Meter Di Limapuluh Kota

"Ada 7 alat berat dan dibagi 3 sektor. Sektor A kedalaman 17-20 meter yang ditangani oleh Basarnas. Sektor B oleh TNI dan Sektor C oleh Polri. Pencarian korban akan terus dilakukan," ucap Willem.

Pada kesempatan tersebut, BNPB juga memberikan Dana Siap Pakai sebesar Rp 500 juta untuk penanganan darurat bencana tanah longsor di Kabupaten Ponorogo. Dana tersebut digunakan untuk operasional dalam penanganan darurat.

Bencana tanah longsor ini akan menjadi bencana yang ditangani oleh Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten Ponorogo. Namun selama masa tanggap darurat bencana longsor di Ponorogo, BNPB terus melakukan pendampingan kepada BPBD, baik pendanaan, logistik, manajemen dan tertib administrasi .

Lihat Juga: Bidan Desa Ditandu Sejauh 8 KM Usai Melahirkan Di Tengah Longsor Limapuluh Kota

Hingga Senin, 3 Maret 2017, pagi, 2 korban meninggal telah ditemukan sedangkan 26 korban masih hilang. Sebanyak 300 jiwa mengungsi di rumah kepala desa dan menumpang sanak saudara terdekat yang aman dari longsor.

Saat ini, pengungsi masih membutuhkan bantuan, khususnya kebutuhan permakanan, pakaian, selimut, air bersih, sanitasi, trauma healing dan lainnya. Sementara, hujan masih sering mengguyur lokasi longsor sehingga mengganggu aktivitas pencarian korban.

Sukai/Like Fan Page Facebook RIAUONLINE dan Follow Twitter @red_riauonline