Gelar Diskusi Publik, ISEI Riau Sampaikan Rekomendasi Alternatif Pembiayaan Infrastruktur

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Riau menggelar diskusi publik bersama Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Riau di Aula Lancang Kuning Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau, Kamis, 1 Agustus, 2024.

Diskusi publik ini mengusung tema 'Skema Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Riau'.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Penjabat Gubernur Riau SF Hariyanto yang diwakili Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan SDA Setdaprov Riau, Alzuhra Dini Alinoni. 

Narasumber yang dihadirkan dalam diskusi kali ini antara lain Karmila Sari dari anggota DPRD Provinsi Riau, Hasrul dari Kementerian Keuangan, Joan Tampubolon dari PT. Sarana Multi Infrastruktur, Dio Fawwaz Prakoso dari Otoritas Jasa Keuangan, dan moderator adalah Rahmad Rahim, Fungsional Perencana Ahli Utama. 

Herman Boedoyo, Ketua ISEI Riau dalam sambutannya mengatakan, diskusi Publik ini diadakan dalam rangka memperkuat peran ISEI dalam perumusan kebijakan ekonomi, pengembangan kualitas akademis, riset dan profesionalisme terkait dengan percepatan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan pembiayaan non APBN dan APBD. 

“Dari total kebutuhan pendanaan investasi infrastruktur, Pemerintah hanya mampu menyediakan pendanaan yang bersumber dari APBD/APBN sebesar Rp37 persen,” ujarnya.

Herman memaparkan, ada lima skema pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dimaksud. Antara lain:

1. Skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), 

   
   
   
   
   
   Baca Juga

   • 7 Kali Berhasil Lewat Bandara SSK, Kurir Sabu Ngaku Dapat Upah Rp15 Juta
   • PCR Raih Penghargaan Terbaik I pada Paritrana Award
   • Jalan Rusak di Pekanbaru Ancam Keselamatan Pengendara

2. Skema Hak Pengelolaan Terbatas (HPT), 

3. Skema Sovereign Wealth Fund (SWF) yang telah dimandatkan UU Cipta Kerja, 

4. Skema Integrated Funding Platform, 

5. Skema Land Value Capture (LVC) atau pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan

6. Pinjaman Daerah : PT. SMI, Obligasi Daerah, sukuk, perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya,

7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau Community Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau.

Karmila Sari, anggota DPRD Riau menyatakan bahwa DPRD siap mendukung program pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran di luar APBD.

“Asalkan tidak merugikan keuangan daerah dan untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya. 

Pada kesempatan yang sama, Hasrul dari Kementerian Keuangan memberi saran untuk mempertimbangkan potensi Provinsi Riau.

“Utamanya dalam hal SDA, penyediaan layanan infrastruktur khususnya di sektor transportasi, mampu mengatasi persoalan akses dan keterisolasian sehingga mampu mendukung pertumbuhan ekonomi hingga pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs),” kata Hasrul.

Di akhir kegiatan, Moderator Rahmad Rahim menyampaikan saran dan rekomendasi ISEI Riau yang sebaiknya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Pertama  membentuk Tim Persiapan pelaksanaan pembangunan infrastruktur dengan alternatif skema pembiayaan yang bertugas untuk menginventarisir infrastruktur strategis yang akan didanai melalui alternatif skema pembiayaan dan menyusun due diligence proposal usulan proyek infrastruktur dengan berpedoman regulasi yang berlaku. Kedua, dalam proses penganggaran agar menghindari pembiayaan yang tidak prioritas yang bukan menjadi tanggung jawab daerah,” ujarnya.

Acara ini selain dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus ISEI Riau, juga dihadiri oleh peserta yang berasal dari  dari berbagai kalangan seperti Pemerintah Provinsi Riau, Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, BUMN, BUMD, swasta serta organisasi profesi lainnya.