(Winda Mayma Turnip/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kembali membentuk koalisi pada Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Pekanbaru 2024-2029.
Dengan mengusung Ketua DPD Demokrat Riau, Agung Nugroho dan Bendahara DPW PKS Riau, Markarius Anwar, koalisi Demokrat-PKS akan memasuki periode ketiga sejak tahun 2012 silam.
Berdasarkan sejumlah sumber, koalisi Demokrat-PKS yang berlangsung selama dua periode sebelumnya meninggalkan banyak pekerjaan rumah.
Walhi Riau juga sempat memberikan 7 catatan selama 10 tahun koalisi Demokrat-PKS yang saat itu berhasil mendudukkan Firdaus-Ayat Cahyadi sebagai Walikota Pekanbaru dan Wakil Walikota Pekanbaru periode 2012-2017 dan periode 2017-2022.
Catatan-catatan tersebut diantaranya masalah sampah, transportasi publik yang dinilai buruk. Sampah masih sering menumpuk dan menyumbat saluran drainase sementara sarana transportasi umum seperti TMP belum bisa menjangkau seluruh daerah di Kota Pekanbaru.
Baca Juga
Catatan lainnya adalah pemulihan sungai di Pekanbaru, baik sungai Sail, Siak dan juga beberapa sungai lain dalam kota. Hal itu dinilai tidak maksimal dan menyebabkan spesies asli banyak rusak.
Ada juga soal perencanaan perumahan, pertanian, industri sampai ke persoalan banjir di tengah kota. Bahkan semenjak Firdaus menjabat jalan protokol sampai ikut terendam.
"Catatan pentingnya, mereka melakukan perencanaan yang buruk. Namun untuk implementasi juga lebih buruk lagi dari perencanaan," ujar Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Riau, Boy Even Sembiring, menjelang berakhirnya masa jabatan Firdaus pada 2022 lalu.
Masalah paling krusial lainnya adalah persoalan banjir
Selain Firdaus-Ayat, Walhi juga mengkritisi kerja parlemen yaitu DPRD Pekanbaru. DPRD kota ini berkontribusi terkait persoalan yang tidak tuntas.
Chikos, salah seorang warga mengatakan, sepanjang sepuluh tahun silam, pemerintahan yang sepanjang beberapa tahun silam juga belum bisa memberantas prostitusi dan warung remang-remang yang diduga menjadi tempat maksiat.
"Yang sering jadi sorotan itu, selain jalan rusak juga ada tempat hiburan malam, warung remang-remang yang belum bisa diberantas. Padahal Kota Pekanbaru saat itu Kota Madani," pungkasnya.
