RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau bakal mendapatkan bantuan pemerintah pusat untuk memperbaiki infrastruktur jalan dan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang terdampak banjir.
Hal ini disampaikan Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, setelah mengundang pihak Balai Jalan dan Sungai Kementerian PUPR dan PUPR Riau beberapa waktu lalu.
Perbaikan infrastruktur akan dilakukan seperti di Kabupaten Pelalawan, Kampar dan Kota Pekanbaru.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Balai Wilayah Sungai (BWS) Kementerian PUPR dan PUPR Riau telah membuat perencanaan untuk segera direalisasikan. Sebelumnya, semua pihak telah melakukan survei ke lapangan, begitu juga Dinas PUPR Riau, saat ini telah masuk proses lelang konsultan untuk kegiatan tahun 2024.
"Semuanya sudah melaporkan perencanaan yang akan dilakukan, di antaranya Jalan Sudirman di Pekanbaru, Jalan Lintas Timur dan Sungai PLTA Kabupaten Kampar," ujarnya, Jumat, 9 Februari 2024.
Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu diselesaikan di lapangan. Hal itu terkait kewenangan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
Dijelaskan, untuk Jalan Jenderal Sudirman Ujung, dekat Jembatan Siak IV Pekanbaru, Balai Sungai akan membuat pintu air pada anak sungai Siak agar luapan air Sungai Siak bisa diatasi. Pintu air itu juga akan berdampak pada lahan, sehingga dibutuhkan pembebasan lahan.
"Untuk itu sesuai yang disampaikan sebelumnya, semua ini perlu duduk bersama-sama, seperti yang di lakukan saat ini dan tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Jadi saya minta setelah ini pembahasan kembali terus dilakukan, di mana untuk duduk bersama ini tidak perlu terlalu formal tapi hasilnya maksimal seperti yang telah kita lakukan saat ini," ujar Gubri.
Terkait program-program yang dijalankan, mantan Danrem 031 Wira Bima ini juga minta agar informasi ini disampaikan ke masyarakat. Sehingga ke depan masyarakat tahu, jika pemerintah itu bekerja.
"Masih ada masyarakat yang menilai pemerintah tidak bekerja. Itu kita lihat ada masyarakat menanam pisang dan memancing di jalanan yang rusak. Itu salah satu ekspresi masyarakat tidak puas dengan kerja pemerintah. Sementara apa yang diharapkan itu dalam proses. Maka itu juga harus ada informasi secara baik pada masyarakat," pungkasnya.