(Fakhrurrodzi)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sepanjang 2023, sejumlah kebijakan di Pemerintahan Provinsi Riau menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Mulai dari pergantian Gubernur Riau hingga perombakan susunan pejabat yang dilakukan berulang-ulang hingga menuai pro dan kontra di masyarakat.
Berdasarkan catatan RIAU ONLINE, berikut sejumlah kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau yang menuai atensi masyarakat:
1. Tuai Kontra, Perjalanan Dinas Gubernur Riau dan Rombongannya Dibatalkan
Rencana perjalanan Syamsuar yang masih menjabat Gubernur Riau, bersama istri dan sejumlah jajarannya ke Jerman menuai kontra dari sejumlah pihak. Perjalanan yang dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara Provinsi Riau dan Jerman tersebut dinilai dibarengi dengan niat untuk 'raun-raun' menjelang habis masa jabatannya.
Rencananya, rombongan Gubernur Riau menjadwalkan perjalanan ke Jerman pada 20 Oktober hingga 28 Oktober 2023.
Sejumlah nama yang dikabarkan akan berangkat tersebut di antaranya Gubernur Riau Syamsuar bersama istrinya, Misnarni Syamsuar, Asisten I Masrul Kasmy hingga kepala bidang dari Dinas Pendidikan. Namun ada pula nama istri Masrul, yaitu Tengku Reny Asmaharni.
Berikut nama-nama pejabat Provinsi Riau yang akan berangkat ke Jerman:
1. Syamsuar (Gubernur Riau)
2. Masrul Kasmy (Asisten I)
3. Imron Rosyadi (Kadis Tenaga Kerja)
4. Kamsol (Kadis Pendidikan)
5. Elly Wardhani (Kepala Biro Hukum)
6. Arden Semeru (Kabid SMK)
7. Selamet Heryadi (Kabag Protokol)
8. Raja Jeihan (Ajudan Gubernur Riau)
9. Misnarni (Istri Gubernur Riau)
10. Tengky Reni Azmahrani (Istri Asisten I
11. Ilham Affandi (Travel Perjalanan)
Anggota Komisi I DPRD Riau Mardianto Manan sebelumnya, menilai etika Gubernur Syamsuar tidak pas jika memboyong rombongannya pergi ke Jerman, menjelang mundur dari jabatannya.
Baca Juga
Ia mengatakan, meskipun tidak melanggar aturan yang berlaku, namun seharusnya Gubernur Riau, Syamsuar lebih peka, terutama saat Provinsi Riau masih dilanda kabut asap.
"Saat Karhutla dan kabut asap menyelimuti, dia sudah mengundurkan diri. Ini saja etikanya sudah tidak pas," ujarnya, Selasa 10 Oktober 2023.
Menurutnya, jangankan pergi ke luar negeri, Syamsuar yang sudah menyampaikan surat pengunduran diri kepada DPRD Riau dan saya ini sedang disampaikan kepada Kemendagri, harusnya sudah keluar dari rumah dinasnya.
Mengenai rencana perjalanan yang menuai reaksi kontra dari sejumlah pihak, jadwal keberangkatan Gubernur Riau dan rombongannya kian dekat.
Namun, Kepala Biro Hukum Pemprov Riau Elly Wardhani mengatakan, rencana keberangkatan ini kemungkinan akan ditunda. Pihaknya juga belum memutuskan sampai kapan penundaan tersebut.
Menurutnya, saat ini Pemprov Riau masih menunggu kepastian dari Kemendagri terkait jadwal keberangkatan Gubernur Riau dan rombongannya tersebut.
"Ada kemungkinan kita tunda. Sekarang kita sedang menunggu kepastian dari Kemendagri (apakah boleh berangkat atau tidak, red)," singkatnya.
Hingga akhirnya rencana tersebut dibatalkan.
Selengkapnya: Izin dari Kemendagri Belum Keluar, Syamsuar dan Rombongan Batal ke Jerman?
2. PI 10 Persen Berhasil Didapatkan, Syamsuar harap Pembangunan Riau Lebih Maju
Gubernur Riau Syamsuar menyampaikan pesan-pesan menjelang akhir kepemimpinannya kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, pada Apel Senin pagi, di Halaman Kantor Gubernur Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Senin 16 Oktober 2023.
Pada pidatonya, ia menyampaikan harapan agar percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Riau semakin melaju. Pasalnya, di masa kepemimpinannya, Participating Interest (PI) 10 Persen telah diperjuangkan dari Pertamina.
"Alhamdulillah saya sudah mengurus Participating Interest 10% dari Pertamina, dan itu sudah disetujui oleh Pertamina dan SKK Migas, serta telah disetujui Menteri ESDM," ujarnya.
Menurutnya, anggaran dari PI 10 10 persen itu akan diterima oleh Pemprov Riau pada tahun 2023.
"InsyaAllah dalam tahun ini uang tersebut bisa kita terima, dan ini jumlahnya tidak sedikit, satu triliun lebih. Makanya manfaatkan uang ini nanti dengan sebaik-baiknya," jelasnya.
Selengkapnya: Pidato Syamsuar Jelang Akhir Kepemimpinannya, Harapkan Pembangunan Riau Lebih Maju
3. Edy Natar Nasution Sepekan Jabat Gubernur Riau Langsung Lantik Pejabat
Edy Natar Nasution sudah melantik puluhan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau pasca satu minggu menjabat Plt Gubernur Riau untuk mengisi kekosongan kursi kepala daerah usai ditinggalkan Syamsuar.
Seolah tak puas dengan kebijakan penempatan pejabat publik pada masa Syamsuar, sejumlah pejabat yang dilantik Edy Natar pada Jumat, 10 November, justru merupakan pejabat yang baru hitungan hari dilantik oleh Syamsuar semasa menjabat Gubernur Riau, yakni pada 31 Oktober 2023.
Menyikapi hal ini, Pengamat Politik Aidil mengatakan, pelantikan dan mutasi susunan pejabat pada dasarnya adalah hal yang wajar. Ia menyebut, pada hakikatnya proses mutasi, yang paling penting adalah bagaimana menempatkan orang yang tepat yang sesuai dengan kompetensinya dan posisi jabatannya.
"Pada hakikatnya proses mutasi merupakan sesuatu yang biasa dan wajar. Yang paling penting itu, orang yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya," ujarnya, Sabtu 11 November 2023.
Sementara itu, ia menyebut terkait kegiatan pelantikan yang dilakukan tak lebih dari jangka waktu satu bulan, tak bisa ditampik membuat publik merasakan keanehan.
Menurutnya, proses pelantikan harus melalui pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Namun, apabila prosesnya tidak ada pelanggaran dan kesalahan, maka dapat dikatakan hal yang wajar.
"Dasarnya tentu melalui pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Analisis jabatannya sudah objektif atau belum. Atau malah justru subjektif. Salahkah proses itu? Menurut say tidak ada yang salah. Hanya saja terkesan aneh dipandang oleh publik," pungkasnya.
Selengkapnya: Edy Natar Sepekan Menjabat Langsung Lantik Pejabat, Pengamat: Aneh Dipandang Publik
4. Tiga Pejabat Baru Pemprov Riau Diganti oleh Plt Gubernur Edy Natar Nasution
Pelantikan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengundang atensi. Pasalnya, pelantikan ini terkesan janggal karena ada sejumlah pejabat yang baru seminggu dilantik sudah dilantik lagi untuk menempati posisi berbeda.
Nama-nama tersebut seperti nama Firdaus yang baru saja menjabat sebagai Kepala UPT Samsat oleh Syamsuar, kini dilantik sebagai Kabid Pembinaan Guru di Disdik Riau.
Selain itu, terdapat juga nama Teguh Ikhsan yang dilantik Gubernur Riau Syamsuar pada 31 Oktober 2023 sebagai Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Riau, kini posisinya sudah digantikan oleh Rionaldi Risti yang dilantik oleh Edy Natar Nasution pada Jumat kemarin.
Ada juga nama Slamat Haryadi (Kepala Bidang Pembangunan Sumber Daya Industri Kerjasama dan Promosi, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) yang berbasib seperti Teguh, digantikan oleh Tengku Arif Lukman yang dilantik Edy Natar Nasution.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, SF Hariyanto mengatakan, pelantikan merupakan hal yang biasa bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelantikan ini berdasarkan evaluasi terhadap kinerja dan rekam jejak pejabat pada posisinya.
"Pelantikan, rotasi, mutasi itu biasa. Itu merupakan penilaian dari pimpinan terhadap rekam jejak kita, jadi kita saja yang menilainya," jelasnya, Jumat 10 November 2023.
Pengamat Politik Aidil mengatakan, pelantikan dan mutasi susunan pejabat pada dasarnya adalah hal yang wajar. Ia menyebut, pada hakikatnya proses mutasi, yang paling penting adalah bagaimana menempatkan orang yang tepat yang sesuai dengan kompetensinya dan posisi jabatannya.
"Dasarnya tentu melalui pertimbangan jabatan dan kepangkatan. Analisis jabatannya sudah objektif atau belum. Atau malah justru subjektif. Salahkah proses itu? Menurut say tidak ada yang salah. Hanya saja terkesan aneh dipandang oleh publik," pungkasnya.
Selengkapnya: 3 Pejabat Pemprov Riau Ini Cuma Jabat Hitungan Hari, Diganti Edy Natar
