Deadline Pengesahan APBD Murni 2024 Sudah Mepet, DPRD Riau: Terkejar Kok

Ilustrasi-anggaran3.jpg
(Liputan6.com)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dan DPRD Riau masih belum menyelesaikan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni 2024. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, deadline pengesahan APBD 2024 ditetapkan 30 November 2023 mendatang.

Menanggapi hal ini, Anggota Banggar DPRD Riau, Karmila Sari mengatakan, batas waktu yang tersisa hingga 30 November masih cukup untuk menyelesaikan APBD Murni 2024.

"Masih terkejarlah. Kan sudah dari kemarin kita memulainya. OPD sudah usulkan, DPRD juga sudah usulkan, sudah Musrembang. Jadi sekarang tinggal pembahasan usulan itu, mana yang prioritas dan efektif," ujarnya, Senin 13 November 2023. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD Riau Agung Nugroho mengatakan pihaknya terus menggesa tahap-tahap penyusunan APBD Murni 2024. 

"Sedang berjalan secara bertahap, anggota DPRD habis reses. Habis reses tentu segera melakukan tahapan-tahapan. Siang ini ada banggar. Sebelumnya juga sudah dibahas," jelasnya.


Ia menjelaskan, Banggar akan segera memutuskan berapa anggaran pendapatan dan belanja dalam APBD Murni 2024. Meskipun demikian, ia membocorkan bahwa prioritas anggaran tentunya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan infrastruktur terkait kesehatan, serta pendidikan. 

Di waktu berbeda, Sekretaris Fraksi PAN DPRD Riau Mardianto Manan meminta Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Riau segera menjadwalkan pembahasan RAPBD 2024. Harusnya, ada pembahasan sembari menunggu kegiatan APBD-P 2023 berjalan. 

"RAPBD murni itu pembahasannya mulai dari nol karena ada program baru, kemudian dilihat berapa anggarannya, apakah dia prioritas apakah sesuai dengan RPJMD. Maka kita harap segera dijadwalkan pembahasannya," jelasnya.

Menurutnya waktu saat ini sudah cukup mepet. Jika lebih lama lagi dibahas, maka DPRD Riau akan keteteran hingga harus lembur larut malam. Dimana hal ini akan menimbulkan kecurigaan publik. 

"Bisa siang malam membahasnya bahkan sampai subuh, nah ini bisa menimbulkan kecurigaan mengapa DPRD bahas RAPBD sampai subuh, padahal niatnya hanya kejar target penuntasan RAPBD," pungkasnya.