(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih memiliki tunggakan tunda bayar proyek mencapai Rp 185 miliar. Hal ini diketahui seiring rasionalisasi anggaran di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Adanya rasionalisasi berdampak pada penyusunan APBD Perubahan Kota Pekanbaru tahun 2023. Banyaknya tunda bayar tentu membuat kondisi keuangan pemerintah kota belum terlalu baik.
"Kita sepakat bagaimana menuntaskan tunda bayar kita, kita sehatkan APBD kita," kata Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, Selasa 19 September 2023.
Ia menyebut, rasionalisasi dilakukan agar pemerintah kota bisa menuntaskan tunda bayar. Ia berharap di tahun depan jumlah tunda bayar tidak lagi mencapai Rp 100 miliar.
"Kita ingin segera pulih APBD, sehingga kita bisa membangun kota dengan anggaran yang cukup," sebutnya.
Baca Juga
Pemerintah kota saat ini sedang berupaya menggenjot pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengaku masyarakat juga menuntut agar infrastruktur jalan segera dibenahi.
"Belum lagi infrastruktur parit, drainase hingga penanganan banjir," akunya.
Muflihun berharap ketika APBD Kota Pekanbaru sehat maka makin banyak lokasi pembenahan instruktur kota. Ia menyebut, dalam APBD perubahan nantinya kegiatan skala prioritas jadi hal utama.
"Ini kita gunakan untuk prioritas, kita gunakan yang lebih bermanfaat. Untuk jalan rusak, kita berupaya dengan operasional dan perawatan jalan," ulasnya.
Dirinya menegaskan bahwa pada tahun ini pemerintah kota ingin membuat APBD Kota Pekanbaru lebih sehat. Apalagi cukup banyak tantangan di tahun 2024 mendatang.
"Kita tidak mau ke depan masih banyak tunda bayar lagi, sudah terlalu banyak," tegasnya.
