RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengelolaan sampah tidak optimal beberapa pekan ini membuat kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru, Hendra Afriadi menjadi sorotan.
Namun seakan tidak berkutik, Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, hingga kini belum mengevaluasi kinerja Kepala DLHK Kota Pekanbaru. Ia mengaku tidak bisa mencopot jabatan kepala dinas begitu saja.
Dirinya mengaku punya kekuatan terbatas sebagai seorang Pj Wali Kota Pekanbaru.
"Kita evaluasi ya, tapi sudah saya sampaikan bahwa pejabat kepala daerah tidak boleh memutasi, me non job kan atau mendemosi pejabat eselon II," katanya, Minggu 10 September 2023.
Muflihun mengaku sudah menyurati langsung Kepala DLHK Kota Pekanbaru untuk meningkatkan kinerjanya serta optimalkan pengelolaan sampah.
"Kita bersurat resmi saja ke yang bersangkutan, kalau memang tidak mampu di sini ya fair saja pak kadis, untuk operator angkutan juga," sebutnya.
Muflihun menyebut bahwa DLHK Kota Pekanbaru harus meningkatkan upaya pengelolaan sampah. Apabila sampah masih banyak yang menumpuk akibatnya merugikan masyarakat.
Sebelumnya, Inspektorat Kota Pekanbaru juga mengungkap sejumlah permasalahan dalam penanganan sampah di Kota Pekanbaru. Pertama, adanya TPS liar ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.
Permasalahan lainnya yakni minim peralatan untuk membongkar sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar. Akibatnya durasi pembongkaran lebih lama karena alat berat yang terbatas di lokasi.