Karhutla di Riau Kian Meningkat, DPRD Minta Pemprov Surati Bupati hingga Perusahaan

Karhutla-di-teluk-meranti-pelalawan.jpg
(Instagram/@domi_photos)

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) stasiun Kota Pekanbaru memantau sebanyak 35 hotspot atau titik panas tersebar di 12 kabupaten/kota per Rabu, 2 Agustus 2023 lalu.

Sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau mencatat sejak Januari hingga Agustus 2023, sudah 990,59 hektare lahan di Provinsi Riau terbakar. Dengan luas daerah yang paling banyak terjadi karhutla adalah Kabupaten Bengkalis sebanyak 363,48 hektare.

Melihat itu, Sekretaris Komisi IV DPRD Riau, Sugeng Pranoto, meminta BPBD Riau dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Riau untuk melakukan antisipasi dini, karena pihaknya juga sudah menggelontorkan dana cadangan untuk bencana alam.

"Kita kan sudah menyediakan dana cadangan untuk bencana alam seperti karhutla, banjir dan kebakaran sebanyak Rp 60 miliar di tahun ini. Gunakanlah dana tersebut untuk mengantisipasi, karena biaya antisipasi lebih murah ketimbang dana untuk pemadaman api jika sudah terjadi karhutla," ucap Sugeng, Kamis, 3 Agustus 2023.


Politikus PDIP itu meminta BPBD Riau agar berkoordinasi secara intens dengan TNI dan Polri guna memantau kegiatan mencurigakan oleh perorangan atau perusahaan yang terindikasi melakukan pembakaran.

"Ini harus ada tindakan hukumnya. Pemprov Riau harus benar-benar melakukan penekanan kepada kabupaten/kota. Surati bupati, camat, dan kepala desa ataupun perusahaannya. Lampirkan pasal-pasal ancaman apabila mereka melakukan pembakaran hutan dan lahan," katanya.

"Gubernur harus mengeluarkan surat edaran seperti itu, karena yang namanya kelestarian hutan dan lahan ini merupakan tanggungjawab yang harus kita jaga bersama," tutup Sugeng.