(LARAS OLIVIA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru masih memiliki tunda bayar hingga puluhan miliar. Tunda bayar ini tidak hanya sejumlah proyek pemerintah kota, ada juga tunda bayar pembayaran honor.
Besaran tunda bayar itu merupakan tunda bayar terhadap program tahun 2022 lalu. Hal tersebut masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) dari Pemerintah Kota Pekanbaru yang mesti dituntaskan.
Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun tak menampik kondisi keuangan Pemko Pekanbaru ternyata belum pulih. Anggaran Pemerintah Kota Pekanbaru bahkan mengalami defisit selama dua tahun ini.
"Kalau pun belum bisa menyelesaikan tunda bayar semuanya, minimal tidak ada penambahan defisit lah," ujarnya, Kamis 27 Juli 2023.
Terkait kondisi keuangan di tahun 2023, Muflihun mengakui ada sejumlah kegiatan yang bergeser atau ditunda hingga tahun 2024 mendatang. Kondisi ini terjadi karena keterbatasan anggaran.
Baca Juga
Dirinya beralasan harus ada ruang untuk pergeseran anggaran, apalagi pemerintah kota sudah mendapat surat dari pemerintah pusat agar menyiapkan anggaran untuk Pemilu 2024.
"Kita ada surat dari pusat terkait penyiapan dana untuk KPU dan Bawaslu. Hari ini kita butuh dana sekitar Rp 80 miliar untuk pesta demokrasi, 40 persen harus kita anggarkan tahun ini. Pastinya terjadi pergeseran, ada kegiatan yang kita pending tahun depan," paparnya.
Meski begitu, Muflihun mengaku sudah ada langkah antisipasi defisit anggaran kembali terjadi pada tahun 2023 ini. Pemerintah kota berupaya tidak ada penambahan defisit anggaran.
Dirinya mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru untuk menggali potensi sumber Pendapat Asli Daerah (PAD). Ia meyakini pendapatan di Bapenda sejak awal tahun mengalami surplus sebesar Rp 30 miliar sehingga ada tren positif di tahun ini.
"Bapenda terus bekerja di lapangan, jika dibandingkan tahun 2022 dengan 2023 itu sudah surplus luar biasa. Harapan kita APBD kita bisa meningkat 70 persen meningkat," tuturnya.
