(SOFIAH/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Luasnya lahan gambut di Riau menjadi perhatian khusus berbagai pihak. Ini menimbang gambut yang mudah terbakar, sehingga butuh penanganan dengan pemetaan yang baik.
Dengan adanya komitmen khusus dari setiap pihak dapat menjadikan lahan gambut tetap terjaga dan memiliki nilai ekonomi tinggi jika dimanfaatkan dengan baik. Tak hanya itu, gambut juga dapat mengurangi emisi.
"Terkait dengan hutan, perlu menghindarkan deforestasi dan ini tidak boleh terjadi lagi pada gambut. Pengembangan hijau gambut dengan begitu harus diwujudkan dalam berbagai kegiatan ekonomi yang tetap produktif namun tetap mengkonversi hutan gambut yang tersisa," jelas Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK RI) Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, Tasdiyanto, Selasa, 13 Juni 2023.
Tasdiyanto mengatakan Provinsi Riau dengan ekosistem gambut yang sangat besar serta upaya-upaya secara konsisten yang dilaksanakan perlu ditindaklanjuti. Perlu menyiapkan kebijakan sebagai tindak lanjut ekonomi hijau.
"Bagaimana green ekonomi hijau ini berlangsung dengan baik. Berwawasan lingkungan dan meningkatkan ekonomi dan menerapkan keadilan sosial bagi masyarakat di Riau," terangnya.
Lebih jauh, adanya Rencana Perlindungan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Riau menjadikan lebih sistematis dan terarah dalam ekosistem gambut. Ini telah diidentifikasi mempunyai potensi yang cukup besar yaitu landscape hidrologis Kerumutan.
Baca Juga
"Di dalamnya terdapat Kawasan Suaka Margasatwa Kerumutan seluas lebih dari 90 ribu hektar. Kawasan gambut ini sebagai kubah gambut dan fungsi lindung untuk kegiatan usaha dan sekitarnya yakni untuk air bersih. Saya mengajak melindungi dan memperbaiki terus menerus landscape ini," tegasnya.
Sementara kata dia, untuk implementasinya belum terwujud. Ia pun mengharapkan strategi pembangunan keberlanjutan pelaksanaan existing langkah awal dalam mengembangkan ekonomi hijau dalam ekosistem gambut terutama di Provinsi Riau.
"Terkait hal ini perlu beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti seperti strategi menyusun ekonomi karbon yang berbasis landscape, capaian, dan perbaikan tata kelola air," katanya.
Kedua, strategi mengacu pada modalitas yang ada seperti RPPG yang telah ditetapkan dan dikembangkan oleh KLHK terutama Dirjen PPKL. Terakhir, mengembangkan jaringan ekosistem gambut dengan optimal dan membangun komitmen bersama dengan memanfaatkan RPPG provinsi dan kabupaten yang telah disiapkan.
"Intinya, ketika perencanaan sudah disiapkan maka pelaksanaan menuju bass practice itu yang diperlukan untuk mendorong kualitas lingkungan hidup tetap baik dan meningkat," tutupnya.
