(Jamal Ramadhan/kumparan - DEFRI CANDRA/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Memasuki tahun politik, pejabat di Riau bermunculan dicekal pihak berwajib karena Operasi Tangkap Tangan (OTT). Tidak hanya Bupati Meranti Muhammad Adil serta anggotanya namun pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Riau juga terseret rasuah.
Tak berhenti di sana, Kepala Dinas Kesehatan Kampar Zulhendra Das'at baru-baru ini juga terjaring OTT Polda Riau bersama Kepala Puskesmas (Kapus) Sibiruang berinisial MR para Jumat, 12 Mei 2023. Hampir sepekan OTT penyidik dari Polda Riau pun masih mengembangkan pemeriksaan terhadap kasus yang menjerat Zulhendra.
Pengamat Kriminologi Universitas Islam Riau (UIR) Syahrul Akmal Latif angkat bicara terkait peristiwa ini. Menurutnya, para pejabat yang terjaring OTT tidak perlu membela diri, namun harus mengakui kesalahannya.
"Ini hukum karma karena keberkahan pemimpin telah ditarik. Akui dan terima agar selesai, karena OTT adalah barang bukti yang tidak bisa dinafikan," jelasnya pada RIAU ONLINE, Kamis, 18 Mei 2023.
Syahrul menilai mendatangkan pengacara untuk kasus dengan bukti OTT hanya akan menambah uang, sedangkan hukum terus berjalan.
Baca Juga
"Bagusnya kumpulkan aset, ganti rugi, selesai perkara itu," tegasnya.
Menurutnya, korupsi itu tidak dilakukan secara individual melainkan berjamaah atau melibatkan banyak lintas. Tentu, masalahnya juga akan banyak
"Saya menyarankan kepada pejabat yang diberi amanah oleh negara, maka jujurlah dalam memimpin. Untuk apa gunanya jika sudah menjabat lalu masuk penjara. Malah jadi sumpah serapah masyarakat," pintanya.
Dosen pasca sarjana itu mengatakan, realitas di tengah masyarakat saat ini telah kecewa dengan pejabat publik. Pasalnya, tingkat citra yang diucapkan tidak sesuai dengan yang dilakukan.
"Sandang, papan, dan pangan itu sudah sangat sulit dimiliki oleh masyarakat. Alasan karena kondisi global dan covid. Namun, ada pejabat dengan kekayaan melimpah ruah tanpa terkontrol. Itu perlu ditelusuri oleh PPATK," jelasnya.
