(Liputan6.com)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Tingkat pengangguran dari lulusan SMA dan perguruan tinggi di Riau lebih tinggi dibandingkan lulusan SD dan SMP.
Anggota Komisi V DPRD Riau, Ade Hartati Rahmat, mengaku dua tahun lalu sudah meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, khususnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) untuk membuat roadmap ketenagakerjaan.
“Jadi ini fungsinya untuk mengetahui berapa angka kelulusan setiap tahun dan ke mana semua itu kan terpantau. Dengan begitu kita tahu apa yang harus kita lakukan,” ujarnya, Selasa, 2 Mei 2023.
Hal itu dilakukan, kata Ade, sehingga angka pengangguran itu tak membludak, sebab jika pekerjaan dan pendapatan tak ada maka kriminalitas akan tinggi
“Karena kita ini untuk SD, SMP serapan pekerjaannya besar mungkin pekerja upah harian makanya banyak,” jelasnya.
Baca Juga
Politikus PAN itu menyoroti intervensi APBD untuk membantu lulusan SMA dan perguruan tinggi agar anak memiliki keahlian minimal.
“Kalau SMK kan sudah punya itu, ada bekal untuk kerja. Kalau SMA dan perguruan tinggi ini bagaimana. Makanya roadmap ini untuk itu sebenarnya, supaya tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya dalam program-program yang ada di Disnakertrans,” terangnya.
Lebih dari itu, Ade menuturkan perihal kewenangan badan layanan kerja (BLK) yang sudah diberikan ke pemerintah pusat. Sebab itu, ujarnya, perlu ditagih janjinya.
“Seberapa mampu menyerap anak-anak kita mendapatkan keahlian minimal tadi. Kita harus tanya lagi, jangan sampai sudah diserahkan tapi tak ada progres. Ini Disnakertrans harus jemput bola. Apa yang bisa dilatih untuk anak-anak kita,” jelas Ade.
“Padahal kan di Riau ini banyak industri. Sebab ini persoalan besar jika semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi pula penganggurannya,” pungkasnya.
