(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-Dinas Kesehatan (Diskes) Pekanbaru akan menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama guna mengantisipasi pernikahan dini sebagai upaya mencegah stunting.
Hal ini dilakukan karena bayi yang terlahir stunting dapat disebabkan oleh kesehatan dan fisik kedua calon orangtua yang belum memenuhi syarat untuk hamil. Selain itu juga kematangan psikologis yang belum siap dalam merawat anak.
"Kami sedang menyusun Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Pengadilan Agama. Dengan kerjasama ini, nantinya hakim pengadilan akan meminta Diskes untuk memeriksa lebih dulu pasangan usia dini sebelum dinikahkan. Diskes juga bisa meminta data terkait pernikahan dini di pengadilan," ungkap Kepala Diskes Kota Pekanbaru, Zaini Rizaldy Saragih, Minggu 16 April 2023.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berlaku sejak 15 Oktober 2019 merupakan revisi dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU ini mengatur bahwa usia minimal untuk menikah adalah 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki
"Seorang anak bisa menjadi stunting karena pernikahan dini. Orangtuanya masih berusia dini sehingga belum memenuhi syarat-syarat kesehatan untuk menikah. Makanya kami merasa perlu melakukan upaya pencegahan stunting ini sejak dari pasangan akan menikah," jelas pria disapa dr Bob.
Selain menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama, Diskes Pekanbaru juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi tentang bahaya pernikahan dini ke sekolah-sekolah. Selain itu, Diskes rutin memberikan tablet zat besi kepada remaja wanita untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka.
Baca Juga
"Di samping kami tetap menganjurkan mereka agar mengonsumsi gizi yang seimbang," paparnya.
Kolaborasi antara Diskes Pekanbaru dan Pengadilan Agama ini diharapkan dapat mengurangi angka pernikahan dini dan sekaligus menekan angka stunting di Kota Pekanbaru. Dengan upaya ini, diharapkan masa depan generasi muda Pekanbaru lebih cerah dan sehat.
