(SOFIAH/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, PELALAWAN - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan sudah berlangsung selama satu dekade sejak terbitnya UU Desa No 6 tahun 2014. Hal ini disampaikannya saat menghadiri peringatan Hari Desa Asri Nusantara di Kabupaten Pelalawan, Senin 20 Maret 2023.
"Pembangunan desa sebagai salah satu upaya untuk memajukan bangsa merupakan tiang pancang, penting pembangunan nasional. Juga sebagai pusat pertaruhan masa depan dengan aneka problematika kehidupan bermukim di desa," ujarnya.
Wapres mendeskripsikan di antaranya kemiskinan, akses pelayanan sosial dasar, ekologi, pendidikan, lahan, penguasaan sumber daya ekonomi, dan kerentanan sosial.
Namun, kata pria yang kerap disapa Abah itu, perubahan iklim menjadi masalah terberat yang harus dihadapi masyarakat sehingga perlu segera dilakukan mitigasi.
"Jika tidak segera dimitigasi dampaknya kian hari makin parah dan mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Oleh sebab itu, saya mengapresiasi inisiatif prevalensi dalam rangka dampak perubahan iklim upaya dari Kemendes untuk menanam pohon dan menggalakkan desa asri di tanah air," ujarnya.
Baca Juga
Dengan hampir 75 ribu desa yang mencakup sekitar 88 persen dari seluruh wilayah Indonesia, Abah berharap adanya gerakan desa menghijaukan bumi dan mengedepankan kontribusi Indonesia terhadap beban hidup.
"Seperti yang saya sampaikan pada November 2022 lalu, Indonesia berkomitmen untuk peduli bencana terhadap perubahan iklim dengan melakukan aksi nyata pada sektor lingkungan. Perubahan iklim memberikan dampak yang tidak berimbang bagi masyarakat desa dibanding kota," tegasnya.
Masyarakat desa menghadapi tantangan lebih berat dalam respon dampak perubahan iklim. Sehingga, lanjutnya, lebih rapuh dalam menghadapinya. Di pedesaan masyarakat sangat bergantung pada alam untuk kehidupan, sehingga nantinya dapat merubah pergeseran aktivitas ekonomi dan merubah struktur sosial secara drastis dan berbiaya tinggi.
Hal ini dikarenakan ekonomi desa berbasis pertanian, kehutanan, dan pariwisata, mendapat pukulan hebat akibat serangan hama pertanian, perubahan lokasi, bencana banjir, longsor, kekeringan, dan kebakaran hutan. Diperparah dengan sosial ekonomi, demokratis dan demografi.
"Oleh sebab itu pemerintah desa mesti mendapat penguatan institusional untuk antisipasi dan situasi merencanakan aksi tantangan perubahan iklim," terangnya.
Ia menekankan untuk pembangunan di wilayah pinggiran dapat direalisasikan. Sebab, persoalan iklim menjadi persoalan bagi umat manusia. Perubahan dapat dilakukan dengan gerakan untuk bisa berkontribusi pada negara.
