(ROBI SUSANTO/RIAU ONLINE)
RIAU ONLINE, TELUK KUANTAN - Pelaksana tugas (Plt) Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan Pajak Penghasilan (PPh).
Menurut Suhardiman sebagai pelayan masyarakat ASN harus memberi contoh dan menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat untuk menjadi wajib pajak yang baik.
Demikian disampaikan Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby melalui Sekretaris Daerah Dedi Sambudi saat acara Pekan Panutan Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2022 dan Sosialisasi Pemadanan NIK menjadi NPWP digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis, 16 Maret 2023.
Disampaikan Sekda, kegiatan Pekan Panutan Pelaporan SPT Tahunan bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. SPT yang telah dilaporkan menjadi basis data yang digunakan untuk pengawasan kepatuhan material perpajakan.
Sekda mengucapkan terima kasih kepada OPD yang telah lebih awal melaporkan SPT, sehingga dapat menjadi teladan bagi yang lain.
Baca Juga
Sementara Kepala KPP Pratama Rengat, Tulus Hadi Utomo mengatakan bahwa pajak yang dibayarkan ke negara sebenarnya akan kembali ke masyarakat.
Di samping itu Ia juga mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah karena berperan aktif dan telah bersinergi dalam hal pengumpulan pajak. Pelaporan SPT tahunan paling lambat disampaikan 31 Maret 2023. Dan untuk Badan disampaikan paling lambat April 2023.
"Saya ucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah terutama Plt Bupati Kuansing Suhardiman Amby, karena untuk pajak bangunan sudah dilaporkan dan berlaku dari tahun 2022-2027, hal ini menjadi wujud nyata kesepahaman pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” imbuhnya.
"Pajak yang kita bayarkan sangat diperlukan untuk program pemulihan ekonomi dan pembangunan negara kita," tutur Tulus Hadi Utomo.
Sementara Kajari Kuansing, Nurhadi Puspandoyo, menghimbau seluruh elemen masyarakat untuk taat pajak. Demikian halnya, Kapolres AKBP Rendra Oktha Dinata, yang mengaku siap membantu upaya Pajak untuk kelangsungan pembangunan nasional dan daerah.
