(KEMENDAGRI.GO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Komisi III DPRD Riau menyoroti realisasi Participating Interest (PI) 10 persen PT Riau Petroleum. Hal itu dilakukan dalam bentuk evaluasi terkait realisasi program kerja dan target perusahaan plat merah itu.
Ketua Komisi III DPRD Riau, Markarius Anwar, mengatakan pihaknya secara bergilir sudah memanggil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Riau, salah satunya adalah PT Riau Petroleum.
Ia meminta keterangan kepada Riau Petroleum soal pengelolaan PI 10 persen migas di wilayah kerja Provinsi Riau.
"Kami tanyakan soal realisasi PI 10 persen migas yang dipercayakan pengelolaan kepada Riau Petroleum. Dari pemaparan mereka sudah ada realisasi PI 10 persen di WK Migas Siak. Yang lain masih on progres," kata Markarius, Jumat, 17 Februari 2023.
Baca Juga
Politikus PKS itu menuturkan, perihal target dividen yang disetor ke kas daerah pada tahun ini, nilainya mencapai Rp 450 miliar. Sehingga, lanjutnya, DPRD Riau minta agar PT Riau Petroleum bekerja keras memenuhi target yang ditetapkan.
"Memang tahun sebelumnya target mereka tidak tercapai karena mungkin disebabkan kondisi keuangan di BUMD ini yang belum sepenuhnya membaik. Tapi tahun ini untuk APBD 2023 ditargetkan senilai Rp 450 miliar," tegasnya.
Markarius menekankan, PT Riau Petroleum harus berupaya mengejar target yang telah ditetapkan. Agar, lanjut dia, dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dioptimalkan.
"Besar harapan kami keberadaan BUMD berdampak positif terhadap perekonomian daerah. Ada potensi sumber PAD yang besar didapat dari bagi hasil pengelolaan migas ini. Apalagi kita sebagai daerah penghasil migas," tutupnya.
