(Istimewa)
Jumat, 10 Februari 2023 16:22 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
Laporan: Sofiah
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sebanyak 11 kabupaten/kota di Provinsi Riau berpotensi terjadinya kebakaran lahan dan hutan (Karhutla). Butuh aksi cepat tanggap dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengatasinya.
Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Edy Efrizal, menyebut, dalam menentukan status siaga darurat karhutla, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memberikan petunjuk berdasarkan cuaca terlebih dahulu.
BPBD akan melakukan analisa berdasarkan masukan dari BMKG terkait prakiraan cuaca di Riau sehingga dapat ditetapkan status siaga darurat karhutla.
"Bisa jadi Pekanbaru hujan, di wilayah lain enggak," ungkapnya.
Terkait dana yang harus dikucurkan untuk menanggulangi bencana karhutla di Bumi Lancang Kuning seperti sumber daya manusia maupun alat untuk pemadaman, Edy menyebut ada porsinya masing-masing.
Baca Juga
"Ada dari KLHK, BNPB, Pemprov pun ada seperti BNPB maupun dinas LHK itu ada anggarannya sesuai tupoksi masing-masing," ungkapnya.
Edy menyebut Gubernur Riau, Syamsuar, dana dari Belanja Tidak Terduga (BTT) jika masing-masing OPD kekurangan dana dalam mengatasi karhutla.
"Kami juga mengimbau kepada kabupaten/kota bagaimana menyiapkan anggaran baik itu dari APBD murni atau dari BTT," urainya.
Edy mengatakan BTT dapat digunakan jika sudah dalam keadaan darurat. Namun, jika seandainya masih dapat diatasi, maka APBD murni akan tetap menjadi prioritas.
"Tapi jangan tanya jumlahnya ya, karena saya tidak tahu jumlah di kabupaten/kota," katanya.
Ia pun enggan menyebut jumlah anggaran penanganan karhutla untuk provinsi.
"Anggaran provinsi kecil ya. Karena kita kan sifatnya koordinator. Nah, upaya yang di depan itu penanggulangan atau pemadaman dan segala macamnya itu kabupaten/kota. Kita sifatnya supporting," ujarnya.
Dalam pada itu, ia tetap menyebut provinsi telah menganggarkan, baik dana operasional dan lainnya.
"Sementara bantuan dari pusat itu sesuai daerahnya masing-masing. Kalau misalnya ada kekurangan dan ada yang tidak tercover itu dananya minta dari pusat melalui proposal dana siap pakai," tutupnya
