(Internet)
Selasa, 17 Januari 2023 15:27 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE - Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, mendapat sentilan dari Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, di depan para kepala daerah se-Indonesia.
Sri Mulyani sekaligus menanggapi ungkapan Adil terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang tidak sesuai dengan kinerja daerahnya.
Ditegaskan Sri Mulyani, DBH yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan aturan UU. Sri Mulyani mencatat sepanjangn 2022, Transfer ke Daerah (TKD) naik 3,9 persen atau Rp 816 triliun dengan komponen terbesar yaitu DBH.
"Komponen paling besar adalah DBH. Ada bupati yang menanyakan, kenapa harga minyak tinggi, saya enggak dapet dana bagi hasil? Kami akan membagikan sesuai dengan aturan perundang-undangan, dan data-data pun kita peroleh dari kementerian, lembaga mengenai berapa yang harus dibagihasilkan," kata Sri Mulyani dalam Rapat Koordinasi Nasional Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah se-Indonesia di SICC, dikutip dari kumparan, Selasa, 17 Januari 2023.
Sri Mulyani menyebut penyalurahn TKD untuk DBH tercatat mengalami kenaikan dari dari Rp 117 triliun atau 43 persen menjadi Rp 168 triliun.
Baca Juga
"Ini karena harga-harga komoditas yang naik dan yang dibagi hasilkan meningkat sesuai dengan penerimaan negara maka DBH juga meningkat," terang Sri Mulyani.
Bupati Muhammad Adil menjadi sorotan publik setelah menyebut Kementerian Keuanngan (Kemenkeu) diisi iblis atau setan. Hal ini diungkap Adil dalam pertemuan yang dihadiri salah satu Dirjen Kemenkeu.
Bupati Adil dalam momen panas itu mempertanyakan DBH minyak di Kepulauan Meranti kepada Kemendagri dan Kemenkeu. Adil merasa wilayah yang dipimpinnya diperlakukan tidak adil karena penerimaan DBH Meranti menurun. Padahal harga minyak dunia melonjak naik hingga USD 100 per barel.
Adil mengaku telah tiga kali mengirimkan pesan kepada Sri Mulyani untuk melakukan audiensi secara empat mata. Namun, pihaknya selalu ditawarkan audiensi secara daring atau online.
Ketidakpuasan Adil meledak hingga menyebut Kemenkeu sebagai iblis atau setan. Ia meminta pemerintah pusat tidak lagi menyentuh minyak bumi di wilayah Meranti. Sebab, daerahnya sudah termasuk miskin ekstrem.
“Ini orang keuangan isinya iblis atau setan? Jangan diambil minyak di Meranti itu, enggak apa-apa kami juga masih bisa makan, daripada uang kami diisap sama (pemerintah) pusat. Karena kalau kami daerah kaya sudah ambil Rp 10 triliun enggak apa-apa, kami daerah miskin, daerah ekstrem,” sebut Adil.
