(Bagus Pribadi/RIAUONLINE.CO.ID)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Agung Nugroho, mengungkapkan masing-masing fraksi telah menyampaikan permintaan rapat paripurna secara langsung atau tatap muka di 2023 ini.
Hal itu kata Agung, mengikuti arahan Presiden Joko Widodo, terkait penghapusan kebijakan PPKM. Maka, lanjutnya, direncanakan rapat paripurna hadir 100 persen secara fisik, tidak boleh lagi ada yang virtual.
"Namun ini harus ada tahapan dulu melalui rapat pimpinan dan fraksi juga disepakati oleh anggota dewan. Dan itu ranahnya bukan di rapat paripurna," terang Agung, Senin, 9 Januari 2023.
Politikus Demokrat itu menyampaikan, nantinya bakal ada rapat pembahasan awal tahun bersama seluruh pimpinan, ketua fraksi, dan ketua komisi.
"Mereka tentu harus sudah meyakinkan bahwa semuanya bisa hadir secara langsung. Ini butuh komitmen dari ketua fraksi dalam mengawal anggotanya untuk bisa hadir rapat paripurna secara langsung," tuturnya.
Baca Juga
"Targetnya paripurna ke depan harus secara fisik. Ini akan segera dilakukan. Segera diagendakan dan disepakati rapat paripurna secara fisik," tambah Agung.
Senada, Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution, mengatakan agar agenda pemerintahan bisa lebih baik dari 2022 lalu. Memasuki awal 2023, lanjutnya, mengevaluasi 2022 terkait apa saja yang kurang.
"Saya kira itu bagian dari kesepakatan, maksudnya tadi Pak Iput meminta agar rapat dilakukan tertib waktu. Saya kira dengan dilepasnya PPKM ini harapannya semua bisa dilakukan rapat secara langsung," terang Edy.
Sebelumnya, saat sidang paripurna Penyampaian Penutupan Masa Persidangan III (September - Desember) Tahun 2022 sekaligus Pembukaan Masa Persidangan I (Januari - April) Tahun 2023, Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau, Syafruddin Iput menegaskan, agar kiranya sidang paripurna dilakukan secara fisik atau langsung mulai 2023.
"Saya minta pimpinan, agar selanjutnya rapat langsung saja. Saya saja dari Bagansiapiapi jam 5 subuh sudah berangkat, sampai jam 10 di sini," tutur Iput.
