(istimewa)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Honor para Tenaga Harian Lepas (THL) di Rumah Sakit Daerah (RSD) Madani, Kota Pekanbaru, ternyata mengalami pemotongan mencapai 50 persen.
Kondisi ini diduga karena keterbatasan anggaran. Akibatnya, honor para THL yang bekerja di rumah sakit pemerintah itu pun tidak dibayar penuh.
Namun menurut seorang sumber THL di rumah sakit pemerintah tersebut, adanya pemotongan tanpa pemberitahuan resmi sebelumnya.
"Gaji kami yang bulan 9 dan 10 hanya dibayarkan 50 persen. Tidak ada surat atau pemberitahuan resmi adanya pemotongan itu. Tapi janjinya sisa 50 persen lagi bakal dibayarkan," papar sumber kepada RIAU ONLINE, Senin, 26 Desember 2022.
Ia menyebut, pihak rumah sakit bakal membayarkan kekurangan gaji mereka pada bulan November. Namun hingga kini para THL bahkan belum gajian selama dua bulan. Mereka menanti gaji bulan November dan Desember.
"Sebenarnya kemarin gaji bulan 9 dan 10 keluar bulan 11. Itu pun karena kami sudah ribut. Sekarang hanya makan janji saja. Padahal kami sudah bekerja secara maksimal, kami hanya meminta hak kami dan bayar sesuai upah yang seharusnya," keluhnya.
"Pihak rumah sakit beralasan anggaran kurang, banyak pembangunan hingga banyaknya THL baru masuk," tambahnya lagi.
Adanya pemotongan gaji THL di rumah sakit pemerintah ini diduga karena keterbatasan anggaran. Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun mengaku sudah mendapatkan kabar tersebut.
Ia langsung mempertanyakan hal ini kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru. Dirinya juga memerintahkan Sekretaris Daerah Kota untuk menelusuri kesalahan dalam penganggaran di honor di RSD Madani.
"Ada ngga dipotong, tidak pernah ada istilah dipotong," ujarnya, Kamis 24 November 2022.
Namun berdasarkan informasi dari BPKAD, memang ada kekurangan anggaran honor. Ia dengan tegas mengingatkan Direktur RSD Madani agar menyampaikan kondisi sebenarnya keuangan di rumah sakit pemerintah.
"Kalau uangnya kurang, tetap bayarkan sesuai. Baru ditambahkan penganggaran tahun depannya. Jangan dipotong honor itu," tegasnya.
Muflihun menegaskan kondisi ini terjadi karena proses penganggaran di rumah sakit itu tidak jelas. Ia menyebut selama ini pemerintah kota sudah membayarkan honor hingga tunjangan kinerja pegawai.
Ia menegaskan bahwa pemerintah kota sama sekali tidak ingin memotong honor para THL. Tapi memang penganggaran honor THL di rumah sakit itu kurang dari semestinya.
Baca Juga
