RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar, berharap Provinsi Riau menjadi daerah prioritas yang menerima pendanaan lingkungan hidup berkelanjutan sebanyak Rp 14,52 triliun dari Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Syamsuar mengatakan Riau miliki 174 kilometer hutan mangrove dan gambut yang rusak akibat abrasi.
"Ini tentu perlu penanganan yang baik. Perlu penanaman kembali," harap Gubri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPDLH Tahun 2022 yang digelar di Gedung Maramis, Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu, 21 Desember, kemarin.
Syamsuar menyebut daerah terdampak abrasi terparah ada daerah pesisir, yakni di Kabupaten Bengkalis dan Kepulauan Meranti.
"Ini kita harapkan jadi prioritas oleh BPDLH," tegas orang nomor satu di Riau itu.
Dana bantuan BPDLH untuk Riau, kata Syamsuar, akan digunakan untuk perbaikan hutan mangrove dan gambut sehingga dapat bermanfaat bagi banyak orang.
"Akan menghasilkan oksigen. Tidak saja bermanfaat bagi Indonesia, tapi juga dunia,"
Selain itu, kata Syamsuar, peluang memperoleh dana bantuan juga bisa diperoleh melalui carbon trade yang sudah terlaksana seperti di Kalimantan Timur dan Jambi.
Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan realisasi dana lingkungan harus diarahkan untuk kegiatan riil atau nyata.
"Berkaitan dengan lingkungan hidup," sebutnya.
Jokowi juga menyoroti pengelolaan sampah dan hutan mangrove yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup.
""Inilah saya kira cara kerja yang harus konkret, dampak dari BPDLH itu harus betul-betul bermanfaat," tegasnya.