(Laras Olivia/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sejumlah posisi jabatan pejabat maupun kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam status non job. Mereka terpaksa non job karena berbagai alasan.
Para pejabat tersebut tidak lagi punya meja pasca rotasi dan mutasi besar-besaran yang bergulir di masa kepemimpinan Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun. Namun Muflihun menampik informasi tersebut
Ia menegaskan bahwa belum ada pejabat di lingkungan pemerintah kota yang non job saat ini. Apalagi dirinya berkomitmen bahwa tidak akan ada pejabat non job. "Belum ada yang non job, belum ada lagi," paparnya, Selasa 29 November 2022.
Muflihun menegaskan, evaluasi selama ini hanya untuk menempatkan ASN di lingkungan pemerintah kota sesuai dengan keilmuannya dan kemampuannya. Penempatan ini diharapkan bisa mendorong kinerja jajaran ASN menjadi lebih baik.
Baca Juga
"Kita tidak ingin me non job kan bukan, tapi ingin menempatkannya sesuai posisinya," jelasnya.
Lanjutnya, mutasi memang ada dampak terhadap jabatan di lingkungan pemerintah kota. Ia menyebut satu dampak mutasi yakni pejabat eselon nantinya ada yang beralih ke jabatan fungsional di lingkungan pemerintah kota.
"Itu saja dampaknya, tidak ada yang non job. InsyaAllah sampai sekarang tidak ada yang non job," paparnya.
Muflihun menambahkan bahwa dirinya bila ada pejabat non job kemungkinan pejabat eselon itu ada masalah. "Kita tetap komitmen, tapi kalau memang non job pasti ada masalah," ujarnya.
Dirinya menjelaskan bahwa kebijakan akhir ada di kementerian. Ia mengusulkan evaluasi terhadap 55 pejabat eselon di lingkungan pemerintah kota.
"Tapi yang diberi izin cuma 40, itu yang tidak semua di ACC, tentu pak menteri bijak. Yang non job tidak dibolehkan," katanya mengakhiri.
