(Bagus Pribadi/Riau Online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU-DPRD Pekanbaru melaksanakan sidang paripurna penandatangan kesepakatan bersama (MoU) tentang rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023.
Ketua DPRD Pekanbaru, Muhammad Sabarudi, mengatakan telah disepakati APBD 2023 sebesar Rp 2,699 triliun.
"Ini diprioritaskan untuk hal-hal mendasar masyarakat terutama banjir, sampah, dan jalan berlubang," ujarnya, Senin, 7 November 2022.
Ia menuturkan Banggar DPRD Pekanbaru menyetujuinya dan mendukung, karena persoalan di Pekanbaru memang berkaitan dengan masalah yang diprioritaskan.
"Terus untuk menyelesaikan masalah itu tak cukup hanya APBD. Karena APBD segitu anggarannya banyak untuk biaya lain, seperti gaji, posyandu, RT/RW dan lainnya," tutur Sabarudi.
"Makanya perlu penguatan di OPD untuk melakukan pendekatan ke pusat agar persoalan di Pekanbaru bisa selesai dengan baik," imbuhnya.
Baca Juga
Lebih dari itu, Politikus PKS itu mengatakan, ada juga anggaran menjelang tahun politik guna menghadapi Pemilu 2024.
"Memang kami memasukkan anggaran ada untuk KPU dan Bawaslu karena memang sudah persiapan tahun politik. Nanti di 2024 akan dianggarkan pelaksanaannya," terangnya.
Sementara Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun, berharap dengan adanya penambahan angka anggaran, pendapatan daerah bisa terealisasi.
"Kalau untuk prioritasnya seperti biasa, kalau ada program pusat yang harus dilaksanakan ya kami laksanakan," katanya.
"Bagaimana mencegah inflasi juga kami masukkan. Kemudian banjir, jalan berlubang, santutan orang meninggal, beasiswa, UMKM di Dinas Koperasi juga kami masukkan," tutup Muflihun.
