(solopos)
RIAUONLINE, PEKANBARU - Data masyarakat miskin penerima bantuan pemerintah di Kota Pekanbaru ternyata banyak yang belum valid. Di satu kelurahan bahkan ada warga dengan rumah bagus dan taraf ekonomi mampu yang menerima bantuan.
Sedangkan warga yang rumahnya memprihatinkan malah tidak kebagian bantuan. Kondisi ini jadi sorotan terutama untuk pendataan calon penerima bantuan dari pemerintah.
Penjabat (Pj) Wali Kota Pekanbaru, Muflihun, mengakui hal itu sehingga banyak masyarakat yang mestinya layak menerima malah tidak menerima bantuan. Pemerintah kota pun ingin data kelurahan presisi di Kota Pekanbaru valid begitu juga dengan data lainnya.
Dirinya tidak ingin penerima bantuan merupakan dari golongan keluarga mampu dari segi ekonomi. Penerima tersebut bisa saja sudah sejahtera dari segi ekonomi tapi malah masih menerima bantuan pemerintah.
"Kita ingin data kelurahan presisi di Pekanbaru itu valid, begitu juga data lainnya," ujar Muflihun, Senin 17 Oktober 2022.
Baca Juga
Menurutnya, pemerintah kota berupaya menyempurnakan data kelurahan presisi. Mereka menggandeng Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk mendukung data kelurahan presisi.
Keduanya melakukan penandatangan nota kesepahaman di Ruang Multimedia MPP Pekanbaru. Kota kesepahaman ini juga di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dalam rangka pembangunan daerah Kota Pekanbaru.
"Maka ke depan bersama IPB, kita coba satu kelurahan di kecamatan untuk melengkapi data kelurahan presisi, agar lebih valid," paparnya.
Muflihun menegaskan, tahun depan data kelurahan presisi haruslah data yang valid yakni by name by address. Lalu koordinat lokasi atau tempat tinggal penerima bantuan di kelurahan valid.
"Ini kan luar biasa, misal ada satu kelurahan jadi sasaran bantuan pemerintah. Tentu kita bisa tahu berapa penerima bantuan, yang layak menerima bantuan di sana," jelasnya.
