(Sindonews)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sekretaris Komisi II DPRD Riau, Husaimi Hamidi, mengkritisi wacana peralihan penggunaan gas dengan kompor listrik. Peralihan itu dikarenakan subsidi gas elpiji 3 kg membengkak.
"Kita bingung sekali dengan pemerintah pusat ini, apakah uang negara tak ada lagi atau tak memahami masyarakatnya. Perlu dipahami, negara ini tidak semuanya ditangani menteri, tidak semua daerah," katanya, Rabu, 21 September 2022.
Husaimi tak menyetujui rencana peniadaan gas elpiji 3 kg yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Sebab menurutnya, di dusun-dusun dalam desa tak semuanya tersalurkan oleh listrik.
"Ada tidak garansi dari pemerintah pusat semua itu mendapatakan listrik? Terus garansi listrik tak akan mati, juga listrik harganya tak akan naik," kesal Husaimi.
Baca Juga
Politikus PPP itu menjabarkan pemerintah selalu mengubah kebijakan dari minyak tanah diganti dengan gas elpiji, dan hari ini penggunaan gas diminta untuk dikurangi, serta beralih ke kompor listrik.
"Harusnya pemerintah pusat paham dengan Indonesia karena ini bukan Jakarta saja. Banyak dusun-dusun yang tak memiliki listrik. Mereka harus pahami itu. Masyarakat mau masak pakai apa? Pakai tungku ya kita balik ke 30 tahun lalu," tuturnya.
Ia berkata, alih-alih pemerintah pusat memberikan terobosan yang meringankan masyarakat, malah yang ada memberatkan.
"Hari ini kita sering dengar ekonomi jungkir balik, tapi pemerintah seakan membunuh kita. Jadi coba dikaji ulang itu gas dan listrik bagaimana," tegasnya.
"Pastikan ada garansi dari pemerintah pusat bahwa listrik tersalur ke seluruh Indonesia, listrik tak mati, dan harga listrik tak naik. Kalau tidak dijamin tiga itu, takutnya akan ada gejolak nantinya, kan tidak elok," pungkas Husaimi.
