RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sidang Paripurna penyampaian laporan hasil kerja pansus pembahasan peraturan DPRD Riau tentang perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib DPRD sekaligus persetujuan dewan sempat diinterupsi Fraksi Demokrat.
Ketua Fraksi Demokrat, Kelmi Amri, menilai peraturan itu disosialisasikan terlebih dahulu terhadap seluruh fraksi yang ada baru kemudian disahkan.
"Perlu kiranya penundaan pengambilan keputusan, dan Pansus kembali bekerja karena ada masukan dari Komisi I yang melakukan rapat dan konsultasi. Banyak materi di tata tertib itu yang patut dituangkan, tapi belum ada di situ," katanya, Senin, 5 September 2022.
Senada dengan itu, Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy Yatim, mengatakan dasar melakukan kegiatan DPRD berada di tata tertib, tapi ada beberapa poin yang jadi nomenklatur acuan kegiatan yang tak masuk di situ.
"Misalnya, soal sosialisasi Ranperda, di situ dibuat sosialisasi Perda jadi ranahnya eksekutif. Ada beberapa agenda lainnya juga yang dilihat yang tak ada landasan hukum saya khawatir ini jadi persoalan. Kalau seandainya ada waktu ditunda sedikit, maka akan kami sempurnakan lagi," tutut Anggota Fraksi Demokrat itu.
Perdebatan itu membuat sidang paripurna purnama diskors 10 menit. Selama diskors 10 menit, pimpinan DPRD Riau, anggota Pansus serta pimpinan Fraksi menggelar rapat di belakang ruang paripurna.
Ketua DPRD Riau, Yulisman, saat dikonfirmasi mengatakan, ada beberapa hal yang belum dipahami di dalam tata tertib itu. Namun, secara substansi, kata Politisi Partai Golkar itu, tidak ada persoalan.
"Ada beberapa hal yang mungkin belum dipahami oleh beberapa teman-teman. Intinya tidak ada masalah. Substansinya tidak ada problem," kata Yulisman.
Ia juga menyebut, perubahan tata tertib itu sebenarnya lantaran keinginan DPRD Riau agar kegiatan kedewanan di DPRD Riau berjalan dengan baik.
"Karena ini tatib internal. Kawan-kawan ingin semuanya itu perfek," jelasnya.
