RIAUONLINE, PEKANBARU - Sebanyak 2.188 tanda tangan terkumpul di petisi penolakan kunjungan kerja (Kunker) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Riau di Change.org. Manager Advokas Forum Indonesia untuk Tranparansi Anggaran (FITRA), Taufik sekaligus pembuat petisi tersebut optimis bahwa kunker bisa dibatalkan.
“Optimis. Karena jika kita lihat dukungan ini terus bertambah. Artinya, masyarakat Riau tidak setuju dengan keberangkatan mereka,” ungkap Taufik, Selasa, 26 Juli 2022.
Ia juga mengatakan, tanda tangan dari dukungan yang terkumpul selanjutnya akan diajukan ke Gubernur Riau, Syamsuar. Kemudian, kata Taufik, hanya tinggal melihat komitmen orang nomor satu di Riau itu.
"Beranikah mengambil langkah ini untuk menolak keberangkatan sebagian dewan tersebut dan mengalihkan anggarannya ke dalam APBD perubahan untuk kegiatan pendidikan dan pelayanan sesuai dengan tujuan dalam 5 tahun Pak Syamsuar,” ujarnya.
Menurut Taufik, sebaiknya anggaran Rp 16,7 miliar yang digelontorkan guna kunker tersebut digunakan untuk alokasi pendidikan. Misalnya, merinci pemberian beasiswa untuk kegiatan pendidikan.
Taufik menyebutkan bahwa penerima beasiswa di Provinsi Riau tidak merata, yang hanya 2,1 persen.
“Hampir rata-rata mahasiswa di Riau juga tidak mendapatkan beasiswa secara keseluruhan hanya 2,1 % mahasiswa yang baru menerima beasiswa dari 137.432 mahasiswa Riau,” ujarnya.
Jika anggota DPRD Riau berangkat ke luar negeri, Taufik menegaskan pihaknya akan meminta laporan kegiatan kunker tersebut.
“Yang belum ini kita tolak, dan yang sudah berangkat kita minta pemerintah laporan kunker mereka dipublis,” harapnya.
Bertepatan dengan hal ini, Taufik meyampaikan telah ada rilis pemerintah pusat melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) soal penangguhan perjalanan dinas luar negeri, yang berarti larangan kunjungan ke luar negeri.
“Kalau dewan Riau tetap mau berangkat memang tidak ada akhlak. Karena memakai uang rakyat untuk berfoya-foya. Padahal sudah banyak kencaman dari publik,” ujarnya.