(RIAUONLINE.CO.ID/ISTIMEWA)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Bendahara Pengeluaran di Sekretariat DPRD Riau dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini menjadi masalah baru ketika persoalan penunjukan Plt Sekretaris Dewan (Sekwan) tak kunjung menemui titik terang.
Menanggapi hal itu, Pengamat Pemerintahan dan Politik dari Universitas Riau, Adlin, mengatakan masalah ini harus segera ditangani oleh Gubernur Riau, Syamsuar.
"Iya jadi harus cepat ditangani, orangnya boleh berganti tapi fungsi jabatannya harus tetap berjalan terus," katanya saat dihubungi RIAUONLINE.CO.ID, Selasa, 5 Juli 2022.
Adlin menuturkan harus ada kerjasama antar pimpinan DPRD Riau dengan Gubernur Syamsuar dalam menangani persoalan pengunduran diri Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD Riau ini.
Baca Juga
"Kalau bendahara pengeluaran keluar, ya gubernur harus cepat cari ganti. Kalau misalnya pergantian harus ada komunikasi antar kedua belah pihak, ya lakukan saja. Ketua DPRD dan gubernur kan sama-sama dari Golkar. Masa komunikasi begitu saja tak bisa," tuturnya.
Ketua Jurusan Ilmu Pemerintaha, FISIP Unri itu menjelaskan baik legislatif maupun eksekutif sudah seharusnya bekerja sesuai administrasi yang berlaku, jangan seperti masalah penunjukan Plt Sekwan yang tak kunjung selesai.
"Kalau yang ada saat ini menurut menteri atau aturan yang berlaku tidak sah, ya diproses saja sebagaimana harusnya. Karena memang harusnya gubernur ini memberi contoh juga ke masyarakat soal aturan yang berlaku. Kan gubernur sebagai pemimpin, menjadi panutan kita semua. Ketaatan kepada hukum itu harus pemimpin dulu yang mencontohkan," terangnya.
Adlin berharap konflik internal DPRD Riau tak berkepanjangan lagi, sebab ada banyak pihak yang akan terganggu di kemudian hari.
"Tentu dalam proses itu harus ada lobi-lobi, makanya komunikasi. Jangan mengedepankan ego masing-masing, baik DPRD maupun gubernur. Karena legislatif atau eksekutif dibutuhkan masyarakat kerja-kerjanya. Kalau teeganggu kasian masyarakat," pungkasnya
