(Muthi Haura/RIAUONLINE.CO.ID)
Kamis, 30 Juni 2022 09:37 WIB
Editor: Yola Ristania Vidiani
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Gubernur Riau Syamsuar mepaparkan sembilan permasalahan yang ada di Pulau Sumatera saat rapat koordinasi (rakor) Gubernur se-Sumatera di Hotel Premiere Pekanbaru, Kamis, 30 Juni 2022.
“Permasalahan pertama, belum optimalnya pengembangan potensi unggulan berbasis sumber daya alam,” katanya.
Permasalahan kedua, belum optimalnya integral konektivitas intrawilayah dan antarwilayah, juga belum optimalnya hubungan internasional sebagai pintu gerbang perdagangan barang dan jasa.
Ketiga, belum optimalnya pengelolaan serta kualitas belanja Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan dana otonomi khusus Aceh. Permasalahan keempat, masih tingginya ketimpangan pembangunan terencana wilayah Sumatera bagian barat dan tingginya tingkat kemiskinan terutama Sumatera bagian utara.
“Kelima, belum adanya pusat perdagangan komoditas yang terintegral serta masih rendahnya perkembangan usaha koperasi dan UKM sebagai dasar penguatan strategi perekonomian lokal,” ujarnya.
Baca Juga
Permasalahan keenam, ungkap Syamsuar, belum stabilnya harga komoditi karet dan sawit yang diikuti dengan turunnya kualitas produk, serta kurang kompetitifnya harga gas untuk kegiatan industri sehingga menghambat laju produktivitas industri.
Ketujuh, masih terdapatnya praktik penangkapan ikan ilegal (illegal fishing), serta praktik penanaman, perdagangan, dan pemanfaatan tanaman ganja secara ilegal. Kedelapan, tingginya potensi konflik pada kawasan perbatasan Natuna, khususnya di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).
“Kesembilan, masih rentannya ketahanan fisik dan sosial atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai khususnya pulau-pulau di perbatasan negara, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perdesaan dan perkotaan,” pungkasnya.
Rakor Gubernur se-Sumatera ini dihadiri sepuluh Gubernur di Sumatera, yakni Gubernur Aceh, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Barat.
Kemudian, Gubernur Kepri, Gubernur Sumatera Selatan, Gubernur Jambi, Gubernur Lampung, Gubernur Bengkulu, dan Gubernur Bangka Belitung. Juga turut hadir beberapa menteri, seperti Mendagri, Menkeu, dan Bappenas.
