(agranosa.com)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Belum normalnya ekspor minyak sawit mentah Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel meski sudah diumumkan pencabutan serta larangan ekspornya masih menyebabkan turunnya harga jual beli kelapa sawit.
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Defris Hatmaja mengatakan pada saat ini merupakan masa transisi, eksportir jadi wait and see karena lelang CPO di KPBN Jakarta juga tidak ada deal (WD) sesuai harga dasar penawaran lelang.
"Apalagi pasca terbitnya Juknis Dirjendaglu No.18/22 bahwa rasio ekspor CPO ditetapkan oleh Dirjendaglu pada masa transisi saat ini," ujar Defris, Selasa 31 Mei 2022.
Dikatakan Defris, dampaknya tidak serta merta begitu dicabut larangan ekspor harga CPO bisa naik atau langsung bisa diekspor CPO ke luar negeri.
"Umumnya pembelian CPO/produk sawit jangka panjang (1 tahun) dampaknya para negara importir terbesar selama 1 bulan pelarangan ekspor lari ke Malaysia dan melakukan kontrak dengan Malaysia karna mereka butuh konsistensi/kepastian pasokan CPO," jelasnya.
Baca Juga
Sehingga dengan demikian, Defris menyebut dampak akibat kondisi tersebut pasar ekspor CPO belum kembali normal.
"Harga TBS yang kita tetapkan masih belum normal seperti yabg kita harapkan," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kebijakan pemerintah untuk kembali membuka ekspor minyak goreng dan bahan bakunya mulai 23 Mei 2022, setelah sempat dilarang sejak 28 April lalu.
Hal ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam pernyataan resmi yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden di Istana Merdeka Jakarta, Kamis 19 Mei 2022.
"Berdasarkan kondisi pasokan dan harga minyak goreng saat ini serta mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga kerja di industri sawit, baik petani, pekerja, dan juga tenaga pendukung lainnya, maka saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022,” ujar Presiden.
Jokowi menegaskan meskipun larangan ini telah dicabut, namun pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau minyak goreng agar tersedia dengan harga terjangkau di tanah air.
“Meskipun ekspor dibuka, pemerintah akan tetap mengawasi dan memantau dengan ketat untuk memastikan pasokan tetap terpenuhi dengan harga terjangkau,” tuturnya.
