(Sigit Eka Yunanda/Riau online)
RIAU ONLINE, PEKANBARU - Wakil Ketua DPRD Riau, Syafaruddin Poti, meminta para kepala daerah kabupaten/kota di Riau menyurati pemerintah pusat terkait rendahkan harga Tandan Buah Segar (TBS) Sawit dan pemberhentian larangan ekspor Crude Palm Oil (CPO).
"Kami mengawal dan menyarankan agar bupati juga menyurati presiden terkait larangan ekspor CPO. Perlu diketahui, masyarakat kategori petani sawit yang punya 2 hingga 4 hektar lahan sawit ini sangat berdampak terhadap ekonomi mereka," katanya, Selasa 17 Mei 2022.
Pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Rokan Hulu (Apkasindo Rohul) itu berkata, hari ini Apkasindo juga menyampaikan surat yang meminta pemberhentian larangan ekspor CPO kepada pemerintah pusat
"Keadaan di Rohul saat ini kondisi petani cukup mengkhawatirkan. Makanya kami berharap kepada pemerintah untuk bisa menetapkan harga TBS kembali minimal Rp 2.500. Kemudian harga pupuk juga masih mahal, sehingga diperlukannya tindakan Pemprov Riau untuk bagaimana pupuk subsidi tepat sasaran," turur Poti.
Baca Juga
Poti menuturkan hari ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mengaku sudah mengedarkan surat kepada para kepala daerah kabupaten/kota tentang pengawasan dalam hal penetapan harga TBS.
"Hari ini Riau baru menetapkan harga plasma dan KKPA, belum menetapkan harga petani swadaya masyarakat. Jadi ada himbauan kepada bupati untuk menghimpun petani swadaya agar bermitra dengan PKS sekitar," terangnya.
Ia pun menyampaikan aspirasi petani sawit yang sampai hari ini masih mengeluhkan TBS mereka yang tak laku dijual.
"Makanya kami juga meminta gubernur untuk mendiskusikan dengan presiden soal dilakukannya pembatalan kebijakan larangan ekspor. Dari pengakuan para usaha, seluruh tanki timbun untuk CPO itu ada yang dua hari lagi sudah penuh. Ada yang satu minggu atau dua minggu. Jadi ketika overkapasitas akan berakibat pada TBS petani yang tak bisa ditampung," pungkas Poti.
