Masih Ada Lahan di KIT Belum Bersertifikat, Pemko Lakukan Hal Ini

RIAUONLINE, PEKANBARU-Lahan yang menjadi aset Pemerintah Kota Pekanbaru di Kawasan Industri Tenayan (KIT) ternyata masih ada yang belum punya sertifikat. Pemerintah kota pun menggesa percepatan sertifikasi lahan di KIT.

 

"Kita gesa segala ketentuan administrasi, maka kita selesaikan segera dokumen kepemilikannya," terang Wali Kota Pekanbaru, Firdaus.

 

Menurutnya, KIT masuk dalam rencana aksi pengembangan kawasan industri baru. Tim pemerintah kota pun melengkapi dokumen kepemilikan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL).

 

"Tim juga menggesa proses studi kelayakan dan rencana induk serta rencana bisnis KIT. Kita berupaya menuntaskan pengurusan dokumen administrasi untuk kelanjutan pembangunan KIT," paparnya.

 

Dirinya menargetkan seluruh kajian tersebut bisa tuntas pada akhir tahun 2021. Apalagi KIT harus memenuhi spesifikasi sebagai kawasan industri nasional. Mereka mendapat dukungan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pekanbaru.

 

Sementara, Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra menyarankan agar Pemko menunda pembelian tanah. Apalagi saat ini ada rencana pemotongan gaji THL di lingkungan Pemko Pekanbaru.

 

Menurut Doni, pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) masih menimbulkan pro dan kontra. Ia menilai hal tersebut merupakan sesuatu hal yang tidak wajar.

 

“Karna kita tau gaji THL itu paling-paling berkisar Rp1,7 paling banyak Rp 2,5. Kalaulah memang dipotong 25 persen atau 50 persen, apalah yang mereka dapat,” katanya kepada wartawan, Senin, 27 September 2021.

 

 

Ia menjelaskan, THL rata-rata bertempat tinggal jauh dari lokasi kerjanya. Sehari bisa menghabiskan Rp 15 ribu untuk membeli bensin. Jika memang adanya pemotongan, tentu sedikit yang didapatkan para THL.

 

Politisi PAN ini juga mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemko Pekanbaru untuk menunda dulu kegiatan-kegiatan yang tidak mendesak.

 

“Sebetulnya, masih banyak dana dari anggaran Pekanbaru itu yang bisa ditarik. Di keadaan darurat sekarang, dari pada memotong gaji THL, bagus kita pending pembelian tanah-tanah yang akan direncanakan Pemko,” pungkasnya.