FITRA: Pelantikan SF Haryanto Jadi Indikasi Syamsuar Tidak Komitmen Berantas Korupsi

RIAUONLINE, PEKANBARU - Forum Indonesia Untuk Keterbukaan Anggaran (FITRA) menyebut penunjukan SF Haryanto sebagai Sekretaris Daerah Provinsi semakin memperkuat dugaan Syamsuar tak punya komitmen atas pemberantasan korupsi.

"Syamsuar tidak konsisten dengan isu pemberantasan korupsi. Faktanya ruang publik tak disediakan Syamsuar dengan memilih SF Haryanto sebagai Sekdaprov," tegas Manajer Advokasi FITRA, Taufik, Kamis 19 Agustus 2021.

Sepak terjang SF Haryanto yang sempat terlibat menjadi saksi di beberapa kasus korupsi diantaranya kasus PON kala dirinya menjabat sebagai Kadis PUPR, Pengadaan Pipa transmisi dan Kasus pengadaan dana rutin dianggap FITRA menjadi masalah besar.

"Publik berduka, kenapa dipilih SF Haryanto? Apa karena jejaringnya yang kuat di nasional? Tapi kan soal integritas yang utama. Ada masalah hukum dan integritas personal yang diragukan pada SF Haryanto," papar Taufik.

Lebih jauh, FITRA menduga dari tiga nama yang dikirimkan Pansel ke Kemendagri sudah terpilih SF Haryanto. Sementara Pansel dan proses seleksi yang dilakukan hanya alat administrasi saja. Tak pelak asumsi adanya konflik kepentingan merebak.

"Syamsuar selaku kepala daerah harusnya bisa memposisikan dirinya. Memisahkan mana kepentingan pribadi, politik, dan kepentingan publik," tegasnya.

Taufik amat menyayangkan hal tersebut sebab sudah berulang kali publik memberi masukan terkait SF Haryanto namun Syamsuar tak bergeming dan melanjutkan pilihannya hingga dilantik kemarin.

"Padahal SF Haryanto sudah menjadi cibiran publik, kenapa Syamsuar tidak mau mendengar masukan publik?," Tambah Taufik.

Menurutnya, hal ini menjadi indikasi tidak sehat di tubuh pemerintah daerah soal penangan korupsi yang tidak terlihat memiliki kemajuan. Bahkan Syamsuar jarang menyebut komitmen pemberantasan korupsi di pidatonya.

"Sudah tiga tahun Syamsuar menjabat, isu-isu pemberantasan korupsi, terobosan terkait juga tidak ada di program Syamsuar. Bahkan di pidatonya pun tidak ada," papar Taufik.

Indikasi lain adalah bagaimana perlakuan Syamsuar ke mantan Sekdaprov, Yan Prana yang cenderung tidak tegas terkait pemecatannya pasca ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi.

"Status Yan Prana sudah dipecat atau belum? Kalau belum, artinya Syamsuar melindungi dan masih respek kepada Yan Prana. Harusnya ketika proses tersangka, Gubernur sudah mengeluarkan pemecatan. Sekarang sudah inkrah pun publik tidak mendengar statusnya," tutup Taufik.