RIAUONLINE, PEKANBARU-Pemotongan gaji Tenaga Harian Lepas (THL) masih menimbulkan pro dan kontra. Ketua Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Doni Saputra mengatakan, pemotongan gaji THL merupakan sesuatu hal yang tidak wajar.
“Karna kita tau gaji THL itu paling-paling berkisar Rp1,7 paling banyak Rp 2,5. Kalaulah memang dipotong 25 persen atau 50 persen, apalah yang mereka dapat,” katanya kepada wartawan, Senin, 27 September 2021.
Doni menjelaskan, THL ini sendiri rata-rata bertempat tinggal jauh dari lokasi kerjanya. Sehari bisa menghabiskan Rp 15 ribu untuk membeli bensin. Jika memang adanya pemotongan, tentu sedikit yang didapatkan para THL.
“Kalaulah gajinya Rp 1,7 dipotong pembelian bensin dan lain sebagainya, berapalah tinggal lagi. Jadi kita kasihan melihat para THL. Hari ini THL-THL ikut menderita gara-gara defisit anggaran Kota Pekanbaru,” ujarnya.
Politisi PAN ini juga mengatakan, pihaknya meminta kepada Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menunda dulu kegiatan-kegiatan yang tidak urgent. Salah satunya, Doni memberi contoh menunda pembelian tanah.
“Sebetulnya, masih banyak dana dari anggaran Pekanbaru itu yang bisa ditarik. Di keadaan darurat sekarang, daripada memotong gaji THL, bagus kita pending pembelian tanah-tanah yang akan direncanakan Pemko,” pungkasnya.