Maaf, Tak Ada Bantuan Jaring sosial di 2021 walau Masyarakat Terjepit

RIAU ONLINE, PEKANBARU-Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto mengatakan tidak ada bantuan jaring pengaman sosial di tahun 2021. Keterbatasan anggaran ditengarai menjadi penyebabnya. 

 

"Setahu saya, karena keterbatasan APBD, social safety net untuk masyarakat terdampak tidak ada. Tidak seperti tahun 2020," ujar Hardianto, Jumat, 30 Juli 2021

 

Ia mengatakan tahun lalu bantuan jaring pengaman sosial direalisasi kurang lebih Rp 191 miliar. Namun tahun ini hal tersebut sulit dilakukan karena APBD terbatas. Untuk tahun ini hanya bantuan ke Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang diberikan. 

 

 

"Tahun ini adanya bantuan pemulihan ekonomi ke UMKM 25 Rp Miliar," ujar Hardianto lirih

 

Ia mengaku sangat prihatin dengan ekonomi masyarakat belakangan terutama pasca pengetatan mobilitas Masyarakat karena penerapan PPKM. 

 

Ia menyarakan pemerintah multi level mulai mencarikan solusi ini tak hanya soal pandeminya tetapi juga PPKMnya. 

 

"pemerintah pusat dan provinsi maupun kabupaten kota sebagai pemilik warga berdasarkan teritorial harus melakukan koordinasi untuk mencari solusi untuk masyarakat tak hanya Covid tetapi juga PPKMnya," papar politisi Gerindra ini. 

 

Pemerintah Pusat memberikan bantuan ke penerima manfaat yang tercatat di DTKS. Tetapi hari ini karena Covid-19 semakin banyak masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Seharusnya di-update perbulan.

 

Ia menerangkan sebenarnya pemerintah pusat mengucurkan bantuan sosial kepada penerima yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tetapi belum mengakomodir seluruhnya terutama kelas rentan ekonomi baru. 

 

"Harus ada perbaikan data DTKS itu sehingga update karena banyak masyarakat yang terdampak dan belum terakomodir, mulanya ia settle tapi sekarang rawan" jelas Hardianto. 

 

 

Ia sendiri mengatakan, jika memang ada kesepakatan dengan Pemprov, DPRD dengan senang hati mendorong adanya bantuan jaring sosial. Tetapi yang menjadi PR ada mencari sumber anggarannya dan juga kejelasan datanya.

 

"Jangan nanti direalisasikan, uangnya ada  tapi masyarakat masih komplain karena seharusnya dapat tapi tidak dapat," tambahnya lagi.

 

Hal ini termasuk juga jika ingin meminta bantuan ke pusat seperti Program Keluarga Harapan maupun bantuan lain yang harus memantapkan datanya dahulu. 

 

"Kita akan dorong gubernur termasuk untuk minta kuota bantuan baik itu PKH, maupun PKH non tunai. Tapi harus ada update data dari kabupaten kota. Kalau tidak ada bagaimana kita mau minta?" Tutup Hardianto.