APBD Pekanbaru Menyedihkan tapi Dipaksa untuk Akomodir Kepentingan Elite

RIAU ONLINE, PEKANBARU – Komisi II DPRD Kota Pekanbaru adakan hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Pekanbaru.

Saat hearing berlangsung, Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Munawar Syahputra menyampaikan pendapatnya terkait Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru.

“APBD sangat menyedihkan, tapi dipaksa untuk kepentingan-kepentingan elit yang menurut saya pemborosan anggaran. Yang nggak penting. Kita ngapain kejar insfrastruktut, kita butuh ekonomi. Kita harsu bantu ekonomi masyarakat ini, UMKM, tapi ini masih saya lihat anggaran pemborosan-pemborosan untuk kepentingan elit ya,” katanya.

Politisi Partai Hanura ini mengatakan, kelihatan dana yang ada masih tarik menarik untuk kepentingan elit. Ia meminta di ekpose dana refocusing dan dana-dana lainnya dan difokuskan untuk kepentingan rakyat.

“Saat reses, masyarakat mengeluhkan banjir, jalan, dan lain sebagainya. Kita bagusnya itu, uang rakyat untuk rakyat, bukan untuk kepentingan-kepentingan elit yang nggak jelas. Benar-benar digunakan untuk yang menyentuh masyarakat. Karna kita turun kesana dan masyarakat minta,” ujarnya.

Perwakilan BPKAD, Yuli menjelaskan, untuk struktur APBD murni 2021 itu Rp.2.590.343.985.739. Untuk penyesuain PMK Nomor 17 Tahun 2021 Rp.136.299.980.979. Untuk dukungan pendanaan Covid-19 sejumlah Rp.64.011.610.880. Belanja pegawai Rp.908.987.186.829.

“Tunda bayar 2017 sampai 2020. Ditahun 2017 Rp.103.274.000, tahun 2018 Rp 226.549.000. tahun 2019 itu Rp.6.798.022.900. Tahun 2020 tidak ada. Untuk utang belanja pegawai Rp. 16.267.485.258. Utang belanja barjas Rp.63.696.105.100. Utang belanja modal Rp.91.838.190.751. Utang belanja subsidi Rp.5.606.131.028. Dan utang belanja lain-lain Rp.324.626.100,” pungkasnya.