Langkah Pemprov Riau Cegah Karhutla Tepat Tetapi Belum Cukup

RIAUONLINE, PEKANBARU - Anggota Komisi IV DPRD Riau, Mardianto Manan mengapresiasi langkah Pemprov Riau yang menyediakan alat untuk membuka lahan bagi masyarakat. Menurutnya langkah ini sebagai bagian untuk meminimalisir kebakaran hutan dan lahan.

Namun demikian, menurutnya ini belum cukup untuk mencegah karhutla. Diperlukan usaha yang lebih kompleks untuk menekan karhutla.

"Tidak semata-mata itu, yang lain juga ada. Bisa penyuluhan, bisa pembatasan aktivitas masyarakat semasa kemarau," ujar Mardianto, Rabu, 3 Maret 2021.

Selain masyarakat, Mardianto juga menyebut peran korporasi yang memiliki lahan yang memiliki Hak Guna Usaha (HGU) untuk menjaga lahannya masing-masing.

"Itu kan HGU dia, lahan dia. Itu tanggung jawab dia. Jangan diserahkan sepenuhnya ke negara," ungkap Politisi PAN tersebut.

Ia menyebut korporasi kerap bersikap reaktif saat terjadi konflik lahan namun cenderung diam saja saat ada kebakaran lahan di HGU-nya.

"Jangan hanya waktu diserobot tanahnya dia merasa tanggung jawab. Bahkan di penjaranya. tetapi waktu dibakar dia tidak tanggung jawab," ungkapnya. 

Tak hanya itu, korporasi yang sama justru kemudian menggunakan lahan tersebut sebagai lahan produksinya.

"Lucunya lagi setelah terbakar dia yang menanam sawit atau akasia. Ini kan mengakal-akali namanya," ucapnya.

Ia menyebut ketegasan penegak hukum juga merupakan langkah kongkrit untuk menekan karhutla. Ia berharap tidak ada kompromi dalam urusan penegakan hukum.

"Aparat penegak hukum itu kok bisa dibodoh-bodohi, atau pura-pura bodoh?" tutup Mardianto.