RIAU ONLINE, PEKANBARU – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium sejak beberapa bulan lalu menimbulkan polemik. Ketua Komisi II DPRD Kota Pekanbaru, Fathullah mengatakan, pihaknya meminta Pertamina untuk berpihak kepada masyarakat, bukan berpihak kepada pengusaha atau oknum-oknum lainnya.
“Jangan berpihak dengan orang yang di atas. Untuk kelangkaan BBM ini, alasan pihak Pertaminanya tidak ada mengurangi pasokan. Hanya saja, dari 50 SPBU yang mengisi BBM, cuma 40 SPBU yang mengisi premium. Kekurangan 10 SPBU yang tidak mengisi premium,” katanya.
Politisi Partai Gerindra ini juga meminta pengawasan Pertamina disetiap SPBU. Jadi, disetiap SPBU harus ada orang pertamina itu sendiri, karena dipengisian roda empat, banyak didapati masyarakat yang melakukan kecurangan. Kecurangan disini maksudnya, ada oknum-oknum tertentu yang memodif tangki mobil. Jadi yang biasanya isi tangki berisi 60 liter menjadi 150 liter.
“Ini udah ada tertangkap oleh Pertamina. Jadi dari sini kita minta pada pertamina, harus mengirimkan anggota-anggotanya ke setiap SPBU guna menghindari adanya kenakalan-kenakalan yang terjadi di SPBU itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fathullah mengatakan, jika masyarakat memiliki informasi yang, ia meminta untuk disampaikan ke Komisi II. Pihaknya siap untuk menindak jikalau memang ditemukan kenakalan pada Pertaminanya. Jika SPBUnya yang kedapatan nakal, ia tindak SPBU-nya melalui Pertamina itu.
“Tadi juga sudah disampaikan pertamina, mana SPBU yang nakal, itu dicabut surat izinnya. Yang kedua, orang yang mengisi SPBU nakal tadi itu akan dipidanakan,” ucapnya.
Sementara itu, menanggapi permintaan DPRD Kota Pekanbaru, Sales Brand Manager Pertamina Pekanbaru, Aditya Agung Andrawina mengatakan, pihaknya selalu melakukan pengecekan di lapangan dan penindakan terhadap SPBU yang terbukti melakukan kesalahan.
“Saat ini di Pekanbaru, yang sudah kita skorsing untuk tidak menjual ada lima SPBU karena ketahuan menyalurkan," pungkasnya.