Berhutang Bikin Jalan tapi Sibuk Bikin Bangunan, FITRA: Tak Tepat Sasaran

RIAUONLINE, PEKANBARU - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Riau menyebut anggaran perbaikan jalan tidak mencukupi sehingga perbaikan secara masif sulit dilakukan.

"Dari perhitungan Dinas PUPR Riau, anggaran pembangunan infrastruktur kita paling tidak membutuhkan dana sekitar 15 Triliun, sedangkan untuk sekarang ini kita hanya mendapatkan 1,1 Triliun. Artinya kita tidak bisa melakukan lompatan-lompatan untuk pembangunan infrastruktur jalan," ujar Kadis PUPR, Taufiq, Sabtu, 27 Februari 2021,

Atas hal ini, PUPR menyebut berencana berhutang sebagai modal pembangunan.
Pihaknya juga seudah berupaya bekerja sama dengan pihak ketiga dengan pola peminjaman selama 15 tahun yang akan dibayar pemerintah.

"Untuk tahun lalu kita sudah berupaya untuk melakukan program ke Menteri Keuangan RI yakni melakukan pinjaman dengan tanpa bunga, hal ini dilakukan untuk menyelesaikan jalan-jalan yang berskala prioritas," ujarnya.

Hal ini tentu kontras dengan kebijakan lain Pemprov Riau yang mengalokasikan 213,5 Milyar rupiah untuk membangun gedung kantor. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Makorem, rumah ibadah, dan sejumlah gedung pemerintahan lain.

Melihat hal ini, Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Riau melihat Pembangunan gedung-gedung ini dianggap tidak tepat sasaran mengingat disaat bersamaan kondisi fasilitas umum utama yakni jalan masih belum dapat dimaksimalkan.

"Alokasi anggaran(Pembangunan jalan) itu jauh lebih rendah dari yang dimandatkan dalam RMPJD Riau 2019-2024. Padahal infrastruktur jalan dan jembatan adalah prioritas pembangunan daerah," ujar Deputi Koordinator Fitra Riau, Tarmizi, Senin, 1 Februari 2021.

Prioritas yang diabaikan lainnya adalah pembangunan infrastruktur untuk menunjang
ketahanan pangan (swasembada pangan) yang menjadi prioritas daerah.

Salah satu yang menjadi prioritas adalah meningkatkan saluran irigasi pertanian tanaman pangan. Sementara dalam APBD hanya dilokasi sebesar Rp. 11, 6 Milyar. Padahal petani sangat membutuhkan dukungan tersebut.

Aspek yang lainnya, adalah misi Riau Hijau yang digadang-gadangkan dan menjadi prioritas pemerintah daerah provinsi Riau.

 

 Salah satu tumpuan untuk mencapai misi itu adalah pada urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Justru melihat alokasi anggaran yang diposkan pada Dinas LHK Riau menunjukkan tidak ada perubahan dari tahun ketahun, malah justru menurun. 

Alokasi anggaran untuk DLHK, 2021 sebesar Rp. 145,7 Milyar, dari total alokasi anggaran
tersebut sebesar Rp. 128,2 (88%) dialokasikan untuk biaya penunjang operasi (gaji, dan biaya rutin). 

 

Artinya hanya Rp. 17,4 Milyar (12%) anggaran di DLHK yang dapat digunakan untuk belanja program dibidang LH dan Kehutanan, Bagaimana Riau Hijau akan tercapai?

Prioritas lainnya yang diabaikan juga terkait dengan penanganan covid19. Khususnya dalam penanganan dampak Sosial dan Pemulihan Ekonomi nasional dan daerah. 

 

 

Di APBD 2021, justru tidak tergambar kebijakan anggaran untuk merespon covid19. Padahal covid19 belum berakhir dan mestinya harus menjadi perhatian pemerintah.