Tak Jelas Realisasinya, Husaimi Hamidi Nilai Uang Rp 318 Miliar untuk Desa Mubazir

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Ketua Pansus LKPJ DPRD Riau, Husaimi Hamidi dalam waktu dekat akan memanggil Inspektorat dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk menjelaskan anggaran Rp 200 juta perdesa yang dinilai mubazir.

 

Seperti yang diketahui, pada penyusunan APBD Perubahan 2019 lalu, Gubernur Riau Syamsuar memberikan bantuan keuangan kepada 1.591 desa se-Provinsi Riau. Masing-masing desa mendapat suntikan dana Rp 200 juta.

 

"Anggaran itu kan awalnya, 70 persen untuk BUMDES, 30 persen untuk operasional desa. Di Banggar kita sudah pernah menolak, saya bahkan sudah minta agar anggaran ini diberikan tahun 2020 saja, supaya BUMDES dimatangkan tahun 2019 lalu. Kita mau membantu modal bukan memberi modal," kata Husaimi, Rabu, 3 Juni 2020.

 

Akibatnya, desa memaksakan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dengan anggaran itu, akibatnya karena tidak siap uang ini habis untuk operasional saja tanpa ada profit.

 

Pansus LKPJ, lanjutnya, melakukan studi banding ke Kabupaten Kuansing dan disana ada sekitar 238 Desa yang kebanyakan baru membentuk Bumdes pada tahun 2019alu.

 

"Yang namanya perusahaan baru, tentu uang habis di oeprasional. Ditambah lagi ada keterlambatan transfer, uangnya baru ditransfer tanggal 20-28 Desember 2020," tuturnya.

 

Diceritakan Husaimi, sewaktu pembahasan APBD Perubahan 2019, dirinya sempat bertanya ke Bappeda tentang anggaran ini. Menurutnya, anggaran ini harusnya dicairkan sesuai dengan proposal yang disampaikan desa.

 

"Bappeda tak bisa jawab waktu itu, ternyata proposal itu memang tak ada. Kita sayangkan program ini dipaksakan dan saya takut uang ini mubazir," pungkasnya.

 

Kedepannya, Husaimi yang juga Komisi III akan memanggil BPKAD dan juga Inspektorat terkait realisasi anggaran Rp 318 milyar ini. Husaimi tak memungkiri ini sebuah pemaksaan Syamsuar dalam menuntaskan janji politiknya.

 

"Kita akan fokus memeriksa dana desa ini. Betul tidak anggaran ini direalisasikan, saya takut nanti dana itu digunakan untuk perusahaan berdiri. Satu tahun berdiri langsung tumbang," tutupnya.