Dapur Tak Lagi Berasap, Emak-emak "Serbu" Kantor DPRD Pekanbaru

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Sejumlah emak-emak yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pekanbaru Terdampak Covid-19 meminta DPRD Pekanbaru memaksimalkan perannya sebagai pemegang amanah kedaulatan rakyat dalam memperjuangkan hak-hak rakyat di tengah kesulitan hidup akibat Covid-19.

 

Salah seorang emak-emak, Vivi Husni, mengatakan, pihaknya sudah mendatangi kantor DPRD Pekanbaru namun masih ada beberapa pertanyaan pihaknya yang belum bisa dijawab oleh DPRD Pekanbaru.  

 

Terutama permasalahan tranparansi anggaran yang kabarnya senilai Rp 115 Milyar dalam pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, sampai hari ini tidak tahu kemana anggaran tersebut.

 

Untuk itu pihaknya, lanjut Vivi, meminta agar DPRD Pekanbaru memakai hak-hak yang melekat dalam diri mereka untuk memanggil Walikota Pekanbaru dalam sebuah forum rapat.

 

"Panggil pak Wali rapat, siarkan rapat itu dalam live streaming, kami mau lihat bagaimana sikap DPRD Pekanbaru dalam memperjuangkan hak-hak kami ini, kami ini sudah capek, dapur kami sudah tidak bisa berasap lagi," tegas Vivi, Rabu, 29 April 2020.

 

Pihaknya sangat ingin tahu dikemanakan saja uang mereka oleh pemerintah, sehingga mereka meminta transparansi anggaran, apa saja program yang masuk dalam anggaran Rp 115 Milyar ini.

 

"Teknologi sekarang sudah maju, semua bisa mengakses informasi. Kami mau teknologi ini bisa membantu kami menghilangkan rasa penasaran kami ini," ujar Vivi didampingi Koordinator Aliansi, Doni Herman Ginting.

 

"Di Surabaya kenapa mereka tidak ribut masalah PSBB ini, karena pemerintahnya becus dalam menjalankan PSBB ini. Makanya tidak ada yang protes. Kami cuma minta hak atas uang kami," pungkasnya.

 

Sementara itu, Doni mengatakan kunjungan mereka ke DPRD Kota Pekanbaru adalah meminta hak warga Pekanbaru yang mana Pemko sudah berjanji akan memberikan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak Covid-19.

 

"Kita sudah melaksanakan kewajiban untuk tetap di rumah, tapi mana janji pemerintah yang katanya akan memberikan bantuan Sembako paling lama empat hari setelah PSBB, sampai sekarang belum ada juga," kata Doni.

 

Dalam pertemuan dengan komisi I DPRD Pekanbaru, Doni menegaskan pada hakikatnya DPRD sepakat dengan pihaknya yang menagih janji realiasi penyaluran bantuan Sembako.

 

Sebab, sampai hari ini Pemko hanya memberikan bantuan Sembako dari Bulog sebanyak 100 ton beras kepada 15.625 KK dan bantuan lainnya yang berasal dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)

 

"Bahkan salah seorang dewan bilang Pemko Pekanbaru sudah melakukan pembohongan publik. Sayangnya, dewan pun tidak tahu anggaran PSBB sebanyak Rp 115 Milyar sudah dikemanakan saja," jelasnya.

 

Namun pada intinya, DPRD Pekanbaru sangat terbuka dengan kedatangan pihaknya terutama Ida Yulita Susanti, bahkan Komisi I melalui Ida sudah mengundang serta perwakilannya untuk ikut dalam rapat bersama lintas komisi esok.

 

"Perwako memang hak prerogatif walikota, tapi APBD itu kan hak rakyat, jadi DPRD harus bisa mengawasinya. Kalau perlu kita laporkan kalau penyalahgunaan jabatan. Ki