Pemprov Riau Gagap Hadapi Covid-19, Tak Punya Tenaga Medis dan Teknologi Mumpuni

RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pengamat Pemerintah Universitas Riau, Tito Handoko menilai pemerintah daerah Riau gagap dalam menghadapi penyebaran virus Covid-19 yang hingga hari ini sudah positif menjangkiti seorang warga Riau.

 

Dosen Ilmu Pemerintah ini mengatakan, banyak hal-hal penting yang harusnya dipersiapkan sedari awal namun karena ketidaklincahan Pemprov masyarakat menjadi cemas.

 

Pemprov, disebut Tito, harusnya bisa menanggapi curva penyebaran Corona yang dalam posisi naik dengan mempersiapkan teknologi, ruangan isolasi hingga tenaga medis yang cukup.

 

"Tenaga medis kurang, teknologi kurang, tempat isolasi pun terbatas, pokoknya yang berkaitan dengan standar kesehatan masih jauh, ini harusnya bisa diantisipasi lebih awal, ini menandakan Pemprov tidak lincah," ujar Tito, Jumat, 20 Maret 2020.

 

Sampai hari ini, Pemprov hanya bersikap normatif dimana meliburkan aktivitas di instansi pemerintah, himbauan mengurangi aktivitas di luar ruangan dan himbauan lainnya. Namun, semua itu tidak diimbangi dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang mumpuni.

 

Begitu juga dengan mitra Pemprov Riau, yakni DPRD Riau yang dinilai Tito kurang tanggap atas isu Corona. Pasalnya, Corona ini tidak hanya menyangkut sebatas virus, namun ada efek ekonomi dan pendidikan disana.

 

"Ini tidak hanya virus, ada ekonomi masyarakat, ada pendidikan, apalagi sebentar lagi mau UN. Kita tidak tahu bagaimana sikap mereka, akhirnya kita bertanya-tanya kan," tuturnya 

 

Hal berbeda dilakukan oleh negara tetangga yang berbatas dengan Riau seperti Malaysia dan Singapura, dimana di negara tersebut sudah muncul diskusi-diskusi guna menentukan sikap terhadap Corona. 

 

"Tidak ada diskusi soal itu, makanya Pemprov dan DPRD tidak sampai berpikir kesana, padahal di negara dan daerah lain sudah banyak digelar diskusi-diskusi tentang ini," ulasnya.

 

Tito bahkan menyebut sikap pemerintah daerah saat ini dalam posisi autopilot, yang tidak bisa mandiri dan tidak insiatif. Padahal, jika Pemda memiliki gagasan, Pemda bisa saja membuat hal seperti yang dilakukan DKI jakarta.

 

"Pemprov ini cuma menunggu instruksi pusat, bEu dia bergerak, tidak mandiri dan tidak ada inisiatif," tambahnya.

 

"Ruang isolasi terbatas, gimana nanti kalau ada yg positif. Lalu tetangganya dinyatakan suspect, apa cukup ruangan sebanyak itu? Apalagi nanti juga mau tes massal, persiapan di Pemprov tidak ada," tutupnya.