Ida Tak Rela RT dan RW Jadi Korban Ketidakbecusan Pemko Pekanbaru

RIAU ONLINE, PEKANBARU -Anggota DPRD Kota Pekanbaru Dapil Tampan, Ida Yulita Susanti mengingatkan Walikota Pekanbaru, Firdaus agar tidak mengorbankan RT dan RW dalam ketidaksiapan Pemko melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Pekanbaru.

 

"Kasihan RT dan RW, sudahlah mereka tak dapat insentif, mereka diserang, mereka dicurigai oleh warga. Jangan korbankan RT dan RW karena kebijakan tidak matang oleh Pemko," kata Politisi Golkar ini, Minggu, 26 April 2020.

 

Dikatakan Anggota Komisi I DPRD Pekanbaru ini, dirinya sedari awal sudah mewanti-wanti Pemko agar benar-benar mematangkan konsep pelaksanaan PSBB, bukan malah melakukan 'coba-coba' ke masyarakat.

 

"Saya dari awal sudah beri peringatan keras, PSBB ini coba-coba, dicoba dulu malam saja, nanti kalau tidak berhasil bisa perpanjang atau diperlama waktunya. Akhirnya rakyat yang jadi korban," kata Ida.

 

Terbaru, pendistribusian Sembako kepada warga terdampak juga menjadi masalah, sehingga muncul penolakan bantuan dari Ketua RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Tampan.

 

Padahal mekanisme pendataan oleh RT dan RW se-Kelurahan Simpang Baru ditegaskan Ida sudah sesuai dengan ketentuan awal. Ida bahkan menjamin 98 persen dari 25.516 yang diusulkan Camat Tampan adalah valid.

 

Hal tersebut dikarenakan Ida mengawasi pendataan mulai dari RT, RW, Lurah hingga ke Camat. Sehingga, ia paham bagaimana beban ketua RT dan RW saat ini, karena menjadi sasaran warga yang kelaparan.

 

"Wajar saja RT dan RW menolak, semua KK yang mereka kumpulkan harus dapat bantuan. Masyarakat hari ini tidak bisa dipilah-pilah lagi. Kalau dipaksakan bantuan yang sedikit itu, tentu warga lain bertanya ke RT dan RW," tegasnya.

 

Harusnya, Pemko bisa memberi kepastian kepada RT dan RW terkait pendistribusian sembako ini. Misalnya, ada kepastian bahwa akan ada bantuan tahap selanjutnya sehingga RT dan RW bisa memberi jawaban atas pertanyaan warga.

 

"Kalau tidak ada penjelasan lebih lanjut. Tentu akan menimbulkan ketakutan di RT dan RW. Makanya sepanjang tidak ada kepastian, RT dan RW tidak akan berani menerima bantuan," tambahnya.

 

Pemko, lanjutnya, harus memberikan informasi secara transparan sekalipun informasi tersebut pahit, daripada masyarakat diberi informasi yang isinya harapan dan akhirnya nasib masyarakat jadi menggantung.

 

Untuk itu, Ida menghimbau Pemko memvalidkan data penerima bantuan yang berjumlah 140 ribu lebih dan menyesuaikan dengan regulasi yang sudah terbit, karena beberapa hari belakangan ada regulasi dari KPK dan instansi lainnya.

 

"Terbuka saja. Jangan beri informasi gantung, jangan beri harapan. Berikan info yang sebenarnya walaupun pahit. Jangan buat masyarakat menunggu, sementara hari berlalu juga. Mereka butuh makan. Masalah makan ini tidak bisa berunding," jelasnya.

 

"Pemerintah harus jelas, kalau tidak ada uang, katakan tidak ada uang. Jangan menggantung begini, bantuan entah untuk siapa. Jangan sampai terjadi rusuh di bawah gara-gara ini," jelasnya lagi.

 

DPRD Pekanbaru, tegas Ida, akan terus bergerak semampunya baik aksi nyata membagikan Sembako ataupun mengawasi setiap kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat.