RIAU ONLINE, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau tengah melakukan pemetaan daerah rawan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Riau. Hasil pemetaan sementara di Riau ada 75 kecamatan 188 desa di Riau masuk daerah rawan Karthutla.
"Dengan kejadian Karhutla di tahun 2019 yang luar biasa ini tentu jumlah desa rawan bencana di Riau menjadi bertambah. Ini yang sedang kita petakan, supaya kedepan penanganan bisa tepat sasaran," kata Gubernur Riau Syamsuar saat menyampaikan pemaparan pada kegiatan kuliah umum di gedung Sultan Balia, FISIP Universitas Riau, Selasa (5/11/20129).
Selain Gubernur Riau, Syamsuar, kuliah umum di FISIP Unri yang mengangkat tema soal Kathutla ini juga dihadiri oleh Kepala BNPB Riau, Letjen TNI Doni Munardo, Kepala BRG Pusat Nazir Foead, Kapolda Riau, Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi, Danrem 031 Wirabima Brigjen TNI M Fajar serta Rektor Unri Aras Mulyadi.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar mengaku sudah menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Kathutla) agar tidak terjadi lagi di Riau.
Selain melakukan pemetaan kecamatan dan desa rawan bencana, Pemprov Riau akan melakukan inventarisasi terhadap perizinan perkebunan dan penguasaan hutan di Riau.
"Dengan adanya kebijakan satu peta ini kedepan kita bisa mengetahui berapa izin HGU di Riau, berapa perkebunan tidak punya HGU serta berapa tidak membayar pajak," ujarnya.
Gubernur meminta masyarakat agar tidak lagi membuka lahan perkebunan dengan cara membakar. Sebab dampak yang ditimbulkan akibat Karhutla berdampak sangat luas.
"Upaya kita lakukan agar masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar adalah dengan memberikan peralatan pertanian. Kita sedang usulkan permohonan bantuan eksavator dan peralatan lainya agar nanti bisa dimanfaatkan oleh petani kita desa-desa. Sehingga mereka tidak lagi membuka lahan dengan cara membakar," ujarnya. (*)