RIAU ONLINE, PEKANBARU - Setelah disetujui pembentukkan Provinsi Riau Pesisir lima tahun silam, 2014, hingga kini tak tahu sejauh mana perkembangan Provinsi Riau Pesisir tersebut.
Ketua Umum Forum Pembentukan Provinsi Riau Pesisir, Asri Auzar mengatakan, Forum masih solid memperjuangkan pembentukan Provinsi Riau Pesisir telah disetujui oleh DPRD Riau, 2014 silam.
Kata Asri, selagi ada kesempatan, Forum akan memaksimalkan kesempatan tersebut. Sebab, pemekaran provinsi bisa berdampak pada percepatan pembangunan dan administrasi.
"Ini demi kemajuan daerah juga, apa salahnya? Selagi tak melanggar undang-undang ya kita tetap berjuang," kata Ketua DPD Demokrat Riau ini, Jumat, 18 Oktober 2019.
Namun, kondisi saat ini pemerintah pusat belum memberikan kesempatan. Hingga hari ini Kemendagri belum mencabut moratorium pemekaran daerah.
"Kalau sudah dibuka kita pasti jalan lagi, mungkin di zaman anak dan cucu-cucu saya nanti," tambahnya.
Adapun alasan pembentukan Riau Pesisir ini dijelaskan Asri, disebabkan oleh wilayah provinsi Riau yang sangat luas sehingga dengan adanya pemekaran maka adminstrasi dan pembangunan bisa lebih merata.
"Kalau kita buat wilayah baru, hasil daerah bisa berbagi. Makanya kalau dipecah, akan lebih cepat pembangunan," tuturnya.
Asri optimis, dengan dibentuknya wilayah baru akan berdampak positif terhadap masyarakat. Ia mencontohkan, pemekaran beberapa kabupaten dari kabupaten induk, Bengkalis.
"Rohil, Siak, Kepulauan Meranti dan Dumai itu dulu masuk Kabupaten Bengkalis. Bayangkan hanya puluhan miliar dana untuk pembangunan di Rohil. Tapi lihat sekarang, masing-masing kabupaten bisa berdiri sendiri. APBD jadi lebih terbagi rata," tutupnya.
Sekadar informasi, saat ini, tokoh Riau Pesisir mulai menguasai dunia perpolitikan di DPRD Riau. Dari empat pimpinan DPRD Riau, tiga di antaranya berasal dari Riau Pesisir.
Antara lain, Ketua DPRD Riau, Indra Gunawan Eet, dari Bengkalis, kemudian Asri Auzar dari Rokan Hilir dan terakhir Hardianto dari Kota Dumai.